KENDARI_HARIANESIA.COM_Kepolisian terus memburu seorang pria berinisial M. Adhin, pelaku utama sindikat pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum dari bahan nametag vpc yang meresahkan masyarakat. Berdasarkan pendalaman penyelidikan, pelaku diketahui berdomisili di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
Modus kejahatan yang dijalankan M. Adhin tergolong terorganisasi dengan jangkauan lintas provinsi. Pelaku menjalankan operasi pemalsuan dengan menggunakan basis pengiriman dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk disebarkan hingga ke wilayah Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Modus “Kirim Paket” dan Harga Tidak Wajar
Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa pelaku memanfaatkan jasa ekspedisi pengiriman logistik untuk mengirimkan SIM BII Umum palsu kepada para pemesan di Weda, Halmahera Tengah. Dengan cara ini, pelaku menghindari interaksi tatap muka yang berisiko mengungkap identitas aslinya.
Keresahan masyarakat memuncak setelah diketahui pelaku mematok harga yang jauh dari ketentuan resmi, yakni sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per lembar SIM. Praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga sangat membahayakan keselamatan publik, mengingat SIM BII Umum adalah syarat kompetensi untuk mengoperasikan kendaraan berat.
Status DPO dan Pengejaran
Saat ini, M. Adhin telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak kepolisian. Petugas saat ini tengah melakukan koordinasi lintas wilayah antara Polda Sulawesi Tenggara dan Polda Maluku Utara untuk melacak jejak pengiriman paket ilegal tersebut hingga ke lokasi penerima di Halmahera Tengah.
”Kami sedang mengejar pelaku yang teridentifikasi berdomisili di Wakatobi. Koordinasi intensif dilakukan untuk membongkar jaringan pengiriman yang beroperasi dari Kendari ke Halmahera Tengah ini,” ujar juru bicara kepolisian.
Imbauan bagi Masyarakat
Polisi mengimbau masyarakat di wilayah Kendari, Wakatobi, hingga Halmahera Tengah untuk tidak tergiur tawaran pembuatan SIM “jalur belakang”.
”Kami minta warga waspada. SIM yang diperoleh tanpa tes resmi adalah dokumen palsu dan ilegal. Bagi warga yang pernah atau mengetahui adanya kiriman paket mencurigakan dengan modus serupa, segera lapor ke kantor polisi terdekat,” tambahnya.
Atas perbuatannya, M. Adhin dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun.
Tim/Lepi
