JAKARTA_HARIANESIA.COM_ Gelombang penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian memanas. Organisasi POROS 98 secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN) serta menghentikan program MBG yang dinilai penuh polemik dan berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi negara.
Dalam forum konsolidasi bersama berbagai elemen masyarakat di kawasan Menteng, Ketua Umum POROS 98, Bilung Silaen, melontarkan kritik keras. Ia menyebut program MBG bukan solusi fundamental atas persoalan gizi nasional, melainkan cenderung menjadi kebijakan populis yang dipaksakan.
Menurut Bilung, alih-alih menjalankan program makan gratis secara masif, pemerintah seharusnya lebih fokus pada langkah yang menyentuh akar persoalan, seperti subsidi gizi bagi keluarga miskin, perbaikan sanitasi, program bagi ibu hamil, serta edukasi gizi berkelanjutan hal ini disampaikanya melalui keterangan tertulis Selasa (21/3/2026).
“Masalah gizi tidak bisa disederhanakan hanya dengan makan siang gratis di sekolah. Ini persoalan kompleks yang butuh pendekatan menyeluruh,” tegasnya.
POROS 98 juga menilai program MBG memiliki sejumlah kelemahan mendasar, mulai dari landasan hukum yang dinilai belum kuat karena hanya berbasis Peraturan Presiden, potensi tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada, hingga besarnya anggaran yang disebut rawan kebocoran. Selain itu, kesiapan infrastruktur yang belum matang serta potensi politisasi program turut menjadi sorotan tajam.
Lebih jauh, Bilung bahkan mendesak pembubaran Badan Gizi Nasional yang saat ini dipimpin oleh Dadan Hindayana. Ia menilai lembaga tersebut tidak diperlukan jika pemerintah ingin serius menangani persoalan gizi secara efektif.
Isu keamanan program juga ikut disorot. Sejumlah kasus dugaan keracunan yang terjadi di beberapa sekolah disebut menjadi bukti lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan MBG. POROS 98 menilai peristiwa tersebut harus diusut tuntas dan meminta pertanggungjawaban dari Dadan hindayana.
Tak berhenti di situ, POROS 98 berencana menggelar aksi besar-besaran sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah agar segera mengevaluasi bahkan menghentikan program tersebut.
“Jika tidak dikaji ulang secara serius, program ini berpotensi menjadi proyek mahal dengan dampak terbatas bagi masyarakat,” pungkas Bilung.
Kontroversi ini menjadi ujian besar bagi pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan publik benar-benar tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan bukan sekadar janji populis yang membebani negara.(DW)
