JAKARTA_HARIANESIA.COM– Anggota Komite III DPD RI perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, mendesak pemerintah pusat segera menghentikan pendekatan operasi militer di Tanah Papua. Ia meminta diganti dengan langkah-langkah kemanusiaan untuk melindungi warga sipil yang terus jadi korban.
Desakan itu disampaikan menyusul insiden penembakan di Distrik Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang menewaskan warga sipil termasuk anak-anak.
“Papua terus berdarah. Korban yang jatuh bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak yang seharusnya dilindungi. Ini tidak boleh terus dibiarkan,” ujar Arianto, Sabtu (18/4/2026).
Ia mengaku sangat berduka dan menilai peristiwa itu sebagai tragedi kemanusiaan serius. “Ini bukan lagi kejadian biasa. Ketika warga sipil terus menjadi korban, berarti ada yang salah dalam pendekatan yang digunakan,” tegasnya.
*Tanggapan Simon P. Balagaize: Kekerasan Bukan Cuma Peluru, Tapi Juga Gusur Hutan*
Menanggapi desakan tersebut, mantan Ketua KNPI Merauke sekaligus Ketua Forum Masyarakat Adat Malin Anim, Simon Petrus Balagaize, menyatakan sepakat operasi militer harus dihentikan. Namun ia mengingatkan, akar konflik Papua bukan hanya soal senjata.
“Saya setuju dengan Pak Arianto Kogoya. Operasi militer harus stop. Tapi pemerintah juga harus hentikan kekerasan bentuk lain: perampasan tanah adat lewat PSN di Merauke,” kata Simon kepada awak media, Sabtu (18/4/2026).
Menurut Simon, tragedi di Puncak dan krisis di Merauke punya benang merah: hilangnya ruang hidup orang Papua. “Di Puncak rakyat jadi korban peluru. Di Merauke kami jadi korban alat berat yang gusur hutan pangan. Dua-duanya bikin kami mati pelan-pelan. Itu sama-sama tragedi kemanusiaan,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan keamanan dan pendekatan proyek ekstraktif sama-sama lahir dari cara pandang yang salah. “Papua dilihat sebagai medan perang atau ladang proyek, bukan rumah manusia. Selama paradigma itu tidak diubah, korban sipil akan terus jatuh, entah karena peluru atau kelaparan,” kata Simon.
*Ungkap Tragedi 15 April di Puncak Jaya: “Masyarakat Sipil Bukan Binatang”*
Simon juga menyoroti peristiwa yang terjadi pada 15 April 2026 di Puncak Jaya. “Sekitar jam 05.00 sampai 07.00 subuh, terjadi tragedi kemanusiaan. Sekitar 9 orang jadi korban. Mereka ini masyarakat sipil, bukan binatang, dan tidak boleh ditembak sembarangan. Ini pelanggaran HAM,” tegasnya.
Ia menyebut masyarakat sipil jadi korban pertikaian antara TNI dan OPM. “Situasi di tanah Papua hari ini sudah sistematis. Rakyat jadi bulan-bulanan. Di Puncak Jaya baru terjadi 15 April, pembantaian luar biasa. Korban yang viral hari ini juga masyarakat sipil,” kata Simon.
*Desak DPR RI Asal Papua Buka Suara: “Jangan Takut Bela Rakyat”*
Simon menghimbau seluruh anggota DPR RI dari enam provinsi di Tanah Papua agar bicara tegas. “Saya minta kepada semua anggota DPR RI dari seluruh Dapil enam provinsi ini perlu bicara tegas. DPR yang dari seluruh Tanah Papua harus buka suara melihat situasi terkini. Kondisi Papua hari ini, negara secara sistematis melakukan kriminal,” ujarnya.
“Perlu ditegaskan bahwa ini kasat mata. Masyarakat ini korban. Wakil rakyat dari Tanah Papua harus berbicara tegas untuk membela masyarakatnya. Kita tidak perlu takut,” tutup Simon.
*Dorong Dialog Total: Senjata, Otsus, dan Tanah Adat*
Simon mendukung penuh dialog kemanusiaan, tapi meminta cakupannya total. “Jangan cuma bicara gencatan senjata. Duduk bicara juga soal audit dana Otsus yang dikorupsi, evaluasi PSN yang caplok wilayah adat, dan pengakuan peta wilayah adat yang dibuat masyarakat sendiri,” tegasnya.
“Kalau operasi militer stop tapi hutan kami tetap digusur, konflik cuma pindah rupa. Hari ini peluru, besok kelaparan. Anak-anak Papua tetap jadi korban,” pungkasnya.
Dwi
