Wonogiri — Pemerintah Kabupaten Wonogiri bersama jajaran Forkopimda, TNI/Polri, OPD, instansi vertikal, dan unsur relawan menggelar Rapat Koordinasi Tim Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPBD) untuk mengantisipasi potensi banjir, tanah longsor, dan angin kencang pada puncak musim hujan tahun 2025. Rapat berlangsung di Ruang Girimanik Setda Wonogiri, Rabu (3/12/2025) pagi, dihadiri sekitar 80 peserta dari berbagai instansi.
Kepala BPBD Wonogiri Fuad Wahyu Pratama, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa berdasarkan informasi BMKG dan analisis kondisi cuaca terkini, Kabupaten Wonogiri resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi per 1 Desember 2025. Ia mengungkapkan bahwa hingga akhir tahun, Wonogiri mencatat 78 kejadian tanah longsor, 40 banjir, 6 kebakaran, 5 angin kencang, 3 tanah bergerak, dan 1 sambaran petir.
Fuad menekankan perlunya peningkatan kewaspadaan, edukasi kepada masyarakat, serta kesiapan lintas sektor menghadapi situasi yang berpotensi berkembang cepat.
“Longsor menjadi ancaman utama. Banyak wilayah menunjukkan pergerakan tanah. Edukasi dan deteksi dini menjadi kunci,” ujarnya.
Sekda Wonogiri FX Pranata, S.AP., M.Hum., menambahkan bahwa koordinasi lintas instansi harus diperkuat untuk memastikan respons cepat saat terjadi bencana. Ia memberi apresiasi kepada jajaran Kodim dan Polres yang selalu memberikan laporan lengkap dan akurat dalam setiap kejadian di lapangan.
Sementara itu, Pasiops Kodim 0728/Wonogiri Kapten Inf Sumarno menyampaikan bahwa prajurit TNI telah menyiapkan personel serta peralatan pendukung dan siap menjalankan tugas operasi militer selain perang (OMSP) untuk penanganan bencana.
Dari unsur Polri, Kabag Ops Polres Wonogiri Kompol Agus Syamsudin, S.H., melaporkan bahwa Polres telah membentuk Tim Penanggulangan Bencana dan menyiapkan sarana prasarana seperti tenda, perahu, skop, dan perlengkapan darurat lainnya. Polres juga memastikan alur pelaporan bencana dilakukan secara terintegrasi dengan BPBD agar penanganan lebih akurat dan seragam.
Berbagai masukan juga disampaikan oleh Kejaksaan terkait penanganan hoaks bencana, RSUD Soediran Mangun Sumarso mengenai mekanisme pembiayaan korban, PMI tentang kesiapan donor darah, serta perwakilan relawan terkait kebutuhan edukasi batas kewenangan saat bertugas di lapangan.
Rakor tersebut menegaskan pentingnya kesiapsiagaan terpadu, mitigasi, serta pembentukan posko terpadu apabila terjadi bencana di satu wilayah agar penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo, S.H., S.I.K., M.P.M., melalui Kasihumas AKP Anom Prabowo, S.H., M.H., menegaskan bahwa Polres Wonogiri berkomitmen mendukung penuh upaya penanggulangan bencana di seluruh wilayah.
“Polri memiliki tugas pokok menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Saat bencana datang, respons cepat menjadi faktor penentu. Karena itu, Polres Wonogiri memastikan seluruh personel, peralatan, dan sistem pelaporan dalam kondisi siap,” ungkapnya.
AKP Anom menambahkan bahwa sinergi TNI, Polri, BPBD, OPD, dan relawan adalah kunci keberhasilan penanganan bencana.
“Kami mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah rawan longsor dan banjir. Segera laporkan setiap tanda awal bencana kepada perangkat desa, Bhabinkamtibmas, atau Babinsa agar respons penanganan dapat dilakukan lebih dini,” ujarnya.
Kapolres juga menegaskan bahwa edukasi masyarakat menjadi prioritas.
“Mitigasi adalah benteng pertama. Semakin paham masyarakat terhadap risiko bencana, semakin kecil kemungkinan terjadinya korban. Kami mendukung sepenuhnya penguatan 25 Kecamatan Tangguh Bencana yang dicanangkan Pemkab Wonogiri,” tutupnya.
Rakor berjalan lancar, aman, dan kondusif dengan komitmen bersama untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Wonogiri.
Mariyo
