Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
Politik

Komunitas Peduli Bogor Raya Soroti Kinerja Dinas PUPR Kota Bogor, Pekerjaan Drainase Jalan Pasar Jambu Diduga Asal Asalan

30
×

Komunitas Peduli Bogor Raya Soroti Kinerja Dinas PUPR Kota Bogor, Pekerjaan Drainase Jalan Pasar Jambu Diduga Asal Asalan

Sebarkan artikel ini
Banner Iklan Harianesia 468x60

Bogor – Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya menyoroti tajam pekerjaan proyek drainase di Jalan Pasar Jambu yang dikerjakan oleh Bidang Pemeliharaan Dinas PUPR Kota Bogor. Proyek ini diduga dikerjakan secara asal-asalan, tanpa memperhatikan standar teknis dan kualitas infrastruktur yang semestinya.

Pantauan di lapangan menunjukkan hasil pekerjaan yang tidak rapi, pemasangan tidak presisi, dan kualitas material yang dipertanyakan. Parahnya lagi, proyek tersebut tidak dilengkapi dengan papan informasi kegiatan sebagaimana diwajibkan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan pemerintah.

Banner Iklan Harianesia 300x600

“Kami menilai ada indikasi pembiaran bahkan potensi penyimpangan anggaran. Pekerjaan ini terlihat hanya sekadar menggugurkan kewajiban anggaran, bukan untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Beni Sitepu, Koordinator Umum KPP Bogor Raya. Tgl (31/7/2025).

Baca Juga :  Warga Dukung Penuh Program Tri Soal Wisata Sungai Cikeas : Ekonomi Maju, Lingkungan Terjaga

Proyek drainase yang seharusnya mengatasi persoalan banjir dan memperlancar aliran air di kawasan pasar justru memunculkan masalah baru. Beberapa bagian sudah mulai rusak meski belum lama selesai dikerjakan, dan kondisi tersebut membahayakan pengguna jalan.

TUNTUTAN KPP BOGOR RAYA :

1. Dinas PUPR Kota Bogor segera melakukan evaluasi dan perbaikan ulang proyek drainase Pasar Jambu.

Baca Juga :  Menjadi Tanda Tanya Publik, Menperingati Hari Kesaktian Pancasila, Banner Yang Terpasang Tanpa Foto PLT Bupati Lamsel

2. Transparansi penuh terkait anggaran, pelaksana teknis, dan pengawasan proyek.

3. Tindak tegas oknum yang bertanggung jawab bila terbukti lalai atau bermain anggaran.

4. DPRD Kota Bogor segera memanggil Kepala Dinas PUPR untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban.

KPP Bogor Raya mendesak agar proyek-proyek infrastruktur ke depan tidak hanya dijadikan formalitas anggaran, tetapi benar-benar berpihak kepada kepentingan publik dan dikerjakan secara profesional.” pungkasnya.

Banner Iklan 1
Banner Iklan Harianesia 120x600