Eduard Orocomna: “Ini Hak Dasar, Negara Harus Hadir untuk OAP
Jakarta,– Sebanyak 296 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2021 Kabupaten Teluk Bintuni resmi menuntaskan Pelatihan Dasar (Latsar) di Gedung Sasana Karya, Kamis (16/7/2026).
Latsar yang digelar Pemkab Teluk Bintuni bersama BPSDM Provinsi Papua Barat ini menjadi tahap akhir pembentukan karakter sebelum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berorientasi pelayanan publik.
Kepala BKPP Teluk Bintuni, Sepnat N. Manikpouw, dalam laporan menyebut dari 303 peserta yang terdaftar, 296 orang mengikuti seluruh rangkaian hingga selesai. “1 peserta meninggal dunia, 2 peserta tidak mengikuti pembelajaran klasikal karena sakit, dan 2 peserta tidak mengikuti Seminar Rancangan Aktualisasi dan Seminar Aktualisasi,” jelas Sepnat.
Ia menegaskan Latsar merupakan tahapan wajib untuk membentuk ASN yang berintegritas, berakhlak, dan memiliki komitmen pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Tunjukkan integritas, disiplin, loyalitas, profesionalisme, serta semangat melayani. Jadikan diri Anda motor perubahan di perangkat daerah masing-masing,” tegasnya.
Sekretaris BPSDM Papua Barat Dr. Edison Ompe, mengatakan Latsar bukan sekadar syarat administrasi menjadi PNS. “Ini proses membentuk mentalitas baru sebagai pelayan masyarakat. Kurikulumnya dirancang melahirkan ASN yang lincah, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan birokrasi,” ujarnya.
Ia mengingatkan peserta mengimplementasikan nilai ASN BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. “Saya bangga banyak inovasi lahir dari peserta. Tapi aktualisasi sesungguhnya dimulai saat kembali bekerja. Jangan biarkan hasil aktualisasi jadi tumpukan dokumen, jadikan perubahan nyata bagi masyarakat,” pesannya.
*MRPB & Masyarakat: Akomodir OAP, Gaji Jangan Telat*
Selesainya Latsar 296 CPNS ini juga mendapat sorotan dari MRPB Pokja Adat Teluk Bintuni dan masyarakat. Anggota MRPB Eduard Orocomna sebelumnya telah menyampaikan apresiasi sekaligus catatan kritis agar Pemkab & Pemprov sungguh-sungguh akomodir OAP dalam penempatan.
Sikap MRPB itu didukung warga. Salah satu masyarakat menyampaikan apresiasi terbuka atas suara MRPB yang membela nasib OAP.
“Secara redaksional yang disampaikan oleh Bapak MRPB Pokja Adat, saya sangat berikan apresiasi. Atas bersuara demi nasib saudara-saudari kita OAP,” ujarnya.
Namun ia memberi masukan agar isu kesejahteraan lebih dipertegas. “Menurut saya masih kurang. Untuk itu sebagai bahan masukan, agar lebih dipertegas lagi tentang gaji jangan lagi ada kata terlambat. Selalu terjadi berlarut begitu saja,” tegas warga tersebut.
Ia menambahkan, sumber kehidupan CPNS yang akan menjadi PNS adalah ketergantungan dari gaji tiap bulan. “Andaikan gaji terlambat terus, sangat disayangkan. Anak istri mereka juga butuh penghidupan. Untuk itu lebih dipertegas lagi sehingga gaji-gaji PNS mereka jangan lagi terlambat, bila perlu tiap bulan tepat waktunya untuk tanggal gajian yang sudah ditentukan,” katanya.
Menanggapi itu, Eduard Orocomna menyatakan sepakat. “Aspirasi ini yang kami bawa. Gaji PNS OAP tidak boleh telat. Itu hak dasar. MRPB akan kawal sampai tuntas. Kami tidak mau dengar ada CPNS OAP sudah lulus tapi 6 bulan belum dapat SK, atau gajinya terlambat,” tegas Eduard.
Dengan selesainya Latsar, 296 CPNS Teluk Bintuni diharapkan menjadi agen perubahan yang memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Dwi
