HARIANESIA.COM_Cikalong wetan, KBB – Ratusan warga Desa Tenjo Laut, Kecamatan Cikalong Wetan, menggelar aksi protes dan menantang Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk mengusut tuntas dugaan pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS) Kesra. Warga menuding adanya praktik penyimpangan dalam proses penyaluran bantuan yang melibatkan perangkat desa.
Sejumlah warga juga mencurigai adanya pengaruh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan di Desa Tenjo Laut. Mereka menyebut bahwa Kepala Desa Tenjo Laut, Budi Permana, diduga mengikuti arahan Kepala Desa Cisomang Barat, Diwan, yang oleh warga setempat dijuluki “sultan Cikalong”. Kecurigaan itu muncul karena berbagai rapat dan kegiatan desa kerap digelar di Cisomang, dan pihak yang disebut paling aktif memberi instruksi adalah Kepala Desa Cisomang Barat tersebut.
Puncak kemarahan warga terjadi pada Kamis, 20 November 2025. Sekitar 800 penerima BLTS Kesra melaporkan bahwa dana bantuan senilai Rp900.000 yang mereka terima saat pembagian di desa hanya menyisakan Rp200.000 setelah Rp700.000 diminta kembali oleh aparat setempat.
Pemotongan tersebut disebut dilakukan dengan alasan bahwa uang itu akan diganti tujuh paket beras berisi masing-masing 5 kilogram, yang informasinya dikaitkan dengan program bantuan dari Polres Cimahi program beras murah perpaket 60rb / 5kg.
“Saat pembagian di desa saya menerima Rp900.000. Setelah sampai rumah, RT datang dan meminta kembali Rp700.000 dengan ancaman kalau tidak menyerahkan, nama saya tidak akan dimasukkan lagi ke daftar penerima bantuan apa pun,” ujar salah satu warga, Jumat (28/11).
Tim media yang mencoba mengonfirmasi kepada salah satu ketua RT mendapatkan pernyataan bahwa pemotongan itu dilakukan berdasarkan instruksi dari RW dan aparat desa.
“Saya hanya menjalankan perintah RW, dan RW juga mendapat instruksi dari kepala desa. Kami diminta mengambil kembali Rp700.000 dari setiap penerima, lalu menggantinya dengan lima paket beras. Dua paket lainnya, kata mereka, diberikan kepada warga yang tidak mendapat bantuan,” ujar sumber tersebut yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ketua RT itu mengaku merasa tertekan karena harus berhadapan dengan kemarahan warga, meski dirinya hanya menjalankan instruksi. Ia bahkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri.
“Warga mengira saya yang meminta uang. Padahal di Tenjo Laut sudah beberapa RW mengundurkan diri karena takut jadi sasaran,” tambahnya.
Beberapa ketua RT dan RW mengaku merasa dijadikan tameng oleh aparat desa karena pengambilan uang dilakukan setelah pembagian resmi di kantor desa.
“Warga menerima Rp900.000 secara penuh di kantor desa. Setelah itu kami diperintahkan mendatangi rumah-rumah untuk mengambil kembali Rp700.000 tersebut. Kalau warga menolak, kami disuruh menyampaikan ancaman bahwa mereka tidak akan mendapat bantuan apapun lagi, termasuk bantuan pendidikan,” ungkap seorang RT lainnya.
Pada hari yang sama, tim media mendatangi Kantor Desa Tenjo Laut untuk meminta klarifikasi. Namun, yang berada di kantor hanya petugas pelayanan. Ia menyampaikan bahwa kepala desa dan sekretaris desa sedang tidak berada di tempat dan tidak ada staf lain yang bersedia memberikan keterangan karena kebijakan tersebut disebut berasal langsung dari pimpinan desa.
Warga mengaku telah berkali-kali melapor ke berbagai pihak namun belum mendapat respons tegas. Mereka mendesak Kejaksaan Tinggi untuk turun tangan langsung.
“Kami sudah sering melapor, tapi tidak ada tindakan. Kami minta Kejati yang menangani langsung kasus ini,” ujar salah seorang warga.
Atas berbagai dugaan penyimpangan tersebut, masyarakat berharap adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap Pemerintah Desa Tenjo Laut agar proses penyaluran bantuan dapat berlangsung transparan dan tidak merugikan warga di masa mendatang.
(Levi)
