Jakarta –Kabar mengenai niatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya dikonfirmasi resmi oleh pihak Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan, Gibran menyampaikan niat tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa pagi.
“Memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,” ungkap Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana.
Menurut Prasetyo, Gibran menyatakan niatan mundur sebagai respons atas dinamika politik dan hukum yang berkembang, khususnya terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” urai Prasetyo.
Prabowo Tidak Menolak, Hanya Beri Saran
Istana sekaligus meluruskan isu yang beredar bahwa Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut.
“Kami ingin juga meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan dalam niatan tersebut. Nah dalam diskusi Bapak Presiden bilang hanya memberikan saran-saran,” ujar Prasetyo.
*Minta Waktu Buktikan di PTUN*
Meski telah menyatakan niat mundur, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
“Bapak Wakil Presiden memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN),” jelas Prasetyo.
Dokumen yang dimaksud adalah surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024, yang sebelumnya dinyatakan tidak sah oleh MA melalui Putusan Nomor 742.K/TUN/2026.
Di Tengah Wacana HMP Pemakzulan di DPR
Niat pengunduran diri ini muncul di tengah memanasnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan di DPR RI. Sebanyak 50 anggota dewan yang mewakili enam fraksi disebut telah meneken usulan HMP tersebut.
Namun hingga sore ini, belum ada keputusan resmi pengunduran diri. Status Gibran masih tetap sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, sambil menunggu proses pembuktian hukum di PTUN dan sikap resmi Presiden.
M.Chairul
