Edukasi

Wamendagri Bima Arya Ingatkan Kepala Daerah: Tetapkan Prioritas, Perkuat Integritas, dan Wujudkan Kepemimpinan Berdampak

JAKARTA_HARIANESIA.COM_Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya para kepala daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan serta menjaga integritas dalam setiap proses kepemimpinan. Penegasan itu ia sampaikan saat menutup Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

KPPD Angkatan II diikuti oleh 25 bupati dan wali kota dari berbagai daerah. Program penguatan kepemimpinan ini mencakup tiga komponen inti: pembelajaran di Lemhannas RI, studi lapangan dan pengayaan wawasan di Singapura, serta penyusunan rencana aksi yang aplikatif bagi pembangunan daerah.

Prioritas sebagai Pilar Kepemimpinan Efektif, Dalam arahannya, Wamendagri Bima menekankan bahwa masa jabatan kepala daerah sangat singkat, sehingga diperlukan ketajaman dan keberanian dalam menentukan fokus pembangunan.

“Menetapkan prioritas itu adalah kunci,” tegasnya.Ia mengapresiasi tiga peserta KPPD yang mempresentasikan rencana aksi dengan fokus pada tiga isu nasional: pengelolaan sampah, ketahanan pangan, dan digitalisasi. Menurut Bima, ketiga isu ini merupakan persoalan berulang yang membutuhkan terobosan nyata dari pemerintah daerah.

Bima melihat meningkatnya keberanian para peserta dalam menetapkan prioritas sebagai hasil dari pembelajaran KPPD, termasuk studi lapangan di Singapura yang membuka cakrawala baru bagi para pemimpin daerah.

“Mungkin ini berkah dari Singapura. Mereka menjadi lebih berani dan mampu menetapkan target prioritas sesuai karakteristik daerah,” ujarnya.

Bima mendorong para kepala daerah untuk tidak ragu mengambil kebijakan strategis selama berbasis kajian yang kuat serta landasan hukum yang jelas.

“Kementerian Dalam Negeri insyaallah akan mendukung dan memfasilitasi setiap langkah yang membawa manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Lemhannas: Investasi Kepemimpinan Menuju Indonesia Emas 2045

Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily turut memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang berhasil menyelesaikan KPPD Angkatan II. Ia menekankan bahwa program ini adalah investasi strategis negara untuk melahirkan pemimpin daerah yang visioner dan berintegritas.

“Program ini mempersiapkan pemimpin daerah yang mampu menjawab tantangan menuju Indonesia Emas 2045 serta mengimplementasikan Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Ace.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan KPPD.

Tokoh Nasional Hadir di Penutupan KPPD, Penutupan KPPD Angkatan II turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Ketua Dewan Pembina PYC Purnomo Yusgiantoro, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Panca Putra, para kepala daerah peserta program, serta jajaran pejabat Kemendagri dan Lemhannas. (HR)

Menhan Sjafrie Tinjau Penertiban Tambang Timah Ilegal di Hutan Produksi Bangka Tengah Bangka Tengah – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi penertiban tambang timah ilegal yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Dusun Nadi, Bangka Tengah, Rabu (19/11/2025). Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan produksi—wilayah yang seharusnya dilindungi dari eksploitasi tanpa izin. Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menerima laporan bahwa aktivitas penambangan berlangsung di area seluas 262,85 hektare, seluruhnya beroperasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). Ketiadaan izin tersebut menguatkan dugaan bahwa praktik tambang ilegal ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara terorganisir dengan dukungan peralatan berat. “Penertiban ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut keamanan, kerusakan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam yang wajib dipatuhi,” tegas Sjafrie saat meninjau lokasi. Satgas PKH melaporkan sejumlah titik tambang sudah ditutup, sementara alat berat diamankan sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Pemerintah pusat juga menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan aparat penegak hukum guna memastikan aktivitas ilegal tidak kembali muncul. Di Kepulauan Bangka Belitung—wilayah yang sejak lama berada dalam tekanan eksploitasi pertambangan—langkah penertiban ini menjadi ujian konsistensi negara dalam menjaga kawasan hutan produksi dari alih fungsi ilegal. Sejumlah penelitian lembaga independen juga mencatat bahwa aktivitas tambang ilegal berkontribusi signifikan terhadap sedimentasi sungai, penurunan kualitas tanah, hingga memicu konflik lahan dengan masyarakat sekitar. Kementerian Pertahanan memastikan operasi penertiban akan dilanjutkan hingga seluruh wilayah bermasalah benar-benar bersih dari aktivitas ilegal. “Kita ingin memastikan kawasan ini kembali pada fungsi ekologisnya dan aturan negara ditegakkan tanpa kompromi,” ujar Sjafrie. (HR)
Edukasi

Bangka Tengah_HARIANESIA.COM_Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi…

Exit mobile version