DEPOK_HARIANESIA.COM_ Sorotan terhadap kualitas proyek drainase senilai Rp81 juta kembali mencuat. Kali ini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada kondisi fisik pekerjaan yang dipersoalkan, tetapi juga pada minimnya penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab mengawasi pekerjaan tersebut.
Pada Rabu (3/6/2026), awak media berupaya meminta tanggapan Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Kota Depok, Rizwan Nurrahim, terkait pemberitaan sebelumnya mengenai dugaan persoalan kualitas pekerjaan drainase yang menggunakan konstruksi U-Ditch.
Dalam komunikasi melalui WhatsApp, awak media telah menyampaikan tautan berita serta sejumlah pertanyaan terkait kondisi sambungan U-Ditch yang terlihat memiliki celah pada bagian dasar. Namun, alih-alih memberikan penjelasan teknis yang menjawab substansi pertanyaan, respons yang diberikan terkesan tidak menyentuh pokok persoalan yang dipertanyakan masyarakat.
Ketika awak media menyoroti adanya celah pada sambungan dasar U-Ditch yang berpotensi memengaruhi kualitas konstruksi, Rizwan hanya menyampaikan bahwa pekerjaan masih dalam proses pengerjaan. Padahal, berdasarkan dokumentasi lapangan, bagian atas sambungan U-Ditch terlihat telah dilakukan penyemenan yang lazim dipahami sebagai bagian dari tahap penyelesaian pekerjaan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar. Jika pekerjaan memang belum selesai, mengapa bagian atas sambungan telah dilakukan finishing sementara pada bagian bawah masih terlihat celah yang cukup jelas? Sebaliknya, jika pekerjaan sudah memasuki tahap akhir, keberadaan celah tersebut tentu layak dipertanyakan dari sisi mutu dan ketahanan konstruksi.
Tidak hanya itu, awak media juga menyoroti aspek keselamatan kerja dan keselamatan pengguna jalan. U-Ditch yang telah terpasang di lokasi disebut belum dilengkapi tutup saluran maupun rambu peringatan yang memadai. Kondisi demikian berpotensi membahayakan pengendara maupun pejalan kaki yang melintas, terutama pada malam hari atau saat kondisi cuaca buruk.
Pertanyaan mengenai siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan akibat kondisi tersebut juga tidak memperoleh jawaban dari pihak terkait.
Sikap yang dinilai enggan memberikan penjelasan secara terbuka berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Terlebih, proyek yang sedang menjadi sorotan tersebut dibiayai menggunakan anggaran publik yang bersumber dari uang rakyat.
Transparansi dan akuntabilitas merupakan kewajiban moral maupun administratif bagi setiap penyelenggara pemerintahan, khususnya ketika muncul pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan infrastruktur yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Publik berhak mengetahui apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan standar mutu yang ditetapkan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Bidang SDA DPUPR Kota Depok Rizwan Nurrahim belum memberikan penjelasan maupun tanggapan substantif terkait pertanyaan mengenai kualitas sambungan U-Ditch, potensi risiko konstruksi, serta aspek keselamatan di lokasi pekerjaan.
Ketiadaan penjelasan tersebut justru semakin memperkuat kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh uang rakyat agar kualitas pekerjaan tidak sekadar selesai secara administrasi, tetapi juga benar-benar memenuhi standar keamanan, fungsi, dan ketahanan jangka panjang.
Heri
