KOTA BOGOR_HARIANESIA.COM– Komisi IV DPRD Kota Bogor menyoroti kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Bogor. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rozi Putra, meminta Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan segera melakukan pembenahan terhadap alat kesehatan (alkes) dan fasilitas penunjang di Posyandu maupun fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sudah tidak layak digunakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Rozi Putra saat mengikuti rapat pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Direktur RSUD Kota Bogor di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (8/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Rozi mengungkapkan masih ditemukannya alat kesehatan di sejumlah Posyandu yang mengalami kerusakan, tidak dapat digunakan secara optimal, atau sudah tidak memenuhi standar pelayanan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius mengingat sektor kesehatan setiap tahun memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar.
Ia menilai, pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tetapi juga harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
“Kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah. Jangan sampai masyarakat datang berobat tetapi terkendala karena alat kesehatan tidak tersedia atau fasilitasnya sudah tidak layak,” ujar Rozi.
Selain menyoroti ketersediaan alat kesehatan, Rozi juga mengingatkan pentingnya memastikan kondisi fisik fasilitas pelayanan kesehatan tetap memenuhi standar. Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat sejumlah alat bantu pelayanan kesehatan yang dinilai sudah usang namun masih digunakan dalam operasional sehari-hari.
Atas dasar itu, Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong Dinas Kesehatan untuk segera melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap kebutuhan alat kesehatan di seluruh Puskesmas dan Posyandu di Kota Bogor. Pendataan tersebut diharapkan menjadi dasar percepatan penggantian alat kesehatan yang rusak maupun sudah melewati masa kelayakan pakai, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal dan aman.
Rozi menegaskan, Komisi IV DPRD Kota Bogor akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran kesehatan agar penggunaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami akan terus mengawal agar anggaran kesehatan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bogor. Pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak setiap warga dan harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya.
