DEPOK_HARIANESIA.COM — Senin, 11 Agustus 2026 Pengelolaan anggaran dan sejumlah kegiatan sewa di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok (DLHK) menjadi sorotan. Sewa lahan parkir, sewa bengkel hingga pengadaan atau sewa toilet portable dinilai perlu dijelaskan secara terbuka agar publik mengetahui dasar kebutuhan, nilai anggaran, serta realisasi kegiatan tersebut.
Sorotan ini bukan tanpa alasan. Setiap penggunaan anggaran pemerintah pada prinsipnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, terlebih ketika menyangkut fasilitas dan pelayanan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Untuk memastikan informasi yang beredar tidak menjadi asumsi sepihak, Harianesia.com telah meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok, Reni Siti Nuraeni. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial media sekaligus untuk memastikan pemberitaan tetap berimbang dan memberikan ruang yang layak kepada pihak yang menjadi objek pemberitaan.
Salah satu poin yang secara khusus dimintakan penjelasan adalah terkait pengadaan atau sewa toilet portable. Media meminta informasi mengenai jumlah unit, nilai atau biaya sewa per unit, serta lokasi penempatannya.
“Mohon penjelasan terkait pengadaan/sewa toilet portable, meliputi jumlah unit, biaya per unit, serta lokasi penempatannya. Karena kami ingin menyesuaikan data yang kami miliki,” demikian permintaan klarifikasi yang disampaikan awak media melalui WhatsApp.
Menanggapi permintaan tersebut, Reni Siti Nuraeni meminta agar pertanyaan yang diajukan dibuat lebih spesifik, termasuk apakah informasi yang dimaksud berkaitan dengan anggaran, lokasi maupun hal lainnya.
Reni juga menyampaikan bahwa apabila permintaan jawaban dilakukan secara tertulis, permohonan informasi dapat disampaikan melalui surat resmi.
Sikap tersebut menjadi bagian penting dalam proses klarifikasi. Namun demikian, pertanyaan mengenai berapa besar anggaran yang digunakan, berapa unit yang disewa atau disediakan, berapa harga per unit, siapa penyedia atau pihak yang terlibat, di mana fasilitas ditempatkan, serta apa dasar kebutuhan pengadaannya tetap relevan untuk dijelaskan kepada publik apabila kegiatan tersebut bersumber dari anggaran pemerintah.
Harianesia.com menegaskan, permintaan klarifikasi tersebut bukan tuduhan dan bukan pula kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan. Media hanya meminta data dan penjelasan resmi agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat diuji, disandingkan, dan dipertanggungjawabkan.
Sebab, transparansi anggaran bukan sekadar persoalan administratif. Ketika uang negara atau daerah digunakan, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan, digunakan, dan direalisasikan.
Selain toilet portable, pertanyaan serupa juga diarahkan terhadap sewa lahan parkir dan sewa bengkel di lingkungan DLHK Kota Depok. Ketiganya perlu memperoleh penjelasan yang terang agar tidak menimbulkan ruang spekulasi di tengah masyarakat.
Publik tentu tidak cukup hanya mengetahui bahwa sebuah kegiatan telah dianggarkan. Yang lebih penting adalah berapa nilainya, apa dasar kebutuhannya, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, siapa penyedianya, serta apakah realisasinya sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan di lapangan.
Karena itu, keterbukaan informasi dari DLHK Kota Depok menjadi penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang sekaligus memastikan tidak ada informasi yang menggantung di ruang publik.
Harianesia.com tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, data, dokumen pendukung, serta penjelasan resmi atas persoalan sewa lahan parkir, sewa bengkel dan pengadaan atau sewa toilet portable.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari upaya memperoleh informasi secara berimbang. Jika terdapat data atau fakta yang berbeda dengan informasi yang diperoleh media, Harianesia.com siap memuat hak jawab maupun klarifikasi sesuai ketentuan jurnalistik.
Heri
