Ekonomi

Respons Apindo soal permintaan Prabowo 70% manfaat tambang untuk negara

Respons Apindo soal permintaan Prabowo 70% manfaat tambang untuk negara — Ketua Komite Pertambangan Apindo menanggapi permintaan Prabowo agar 70% manfaat tambang dinikmati negara
Apindo menilai negara sudah menerima manfaat besar dari sektor tambang melalui pajak, PNBP, dan devisa ekspor.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai negara selama ini sudah memperoleh manfaat ekonomi yang cukup besar dari kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Kontribusi itu datang dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga devisa hasil ekspor komoditas tambang.

Penilaian tersebut disampaikan Apindo untuk merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70% manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan dinikmati negara. Prabowo bahkan membuka peluang agar porsi itu dipenuhi melalui penguasaan saham perusahaan tambang oleh negara.

Ketua Komite Pertambangan Minerba Apindo, Hendra Sinadia, mengatakan perusahaan tambang selama ini telah menyetorkan berbagai jenis pajak kepada negara. Setoran itu mencakup pajak penghasilan (PPh) perorangan dan badan, pajak pertambahan nilai (PPN), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

Selain pajak, perusahaan tambang juga menyetorkan PNBP melalui pembayaran royalti dan dead rent atau iuran tetap. Menurut Apindo, kontribusi dari berbagai instrumen fiskal tersebut membuat porsi penerimaan negara dari kegiatan pertambangan sudah relatif besar.

  • Apindo menilai negara sudah menerima porsi besar lewat pajak, PNBP, dan devisa ekspor tambang.
  • Instruksi Prabowo meminta minimal 70% manfaat ekonomi tambang dinikmati negara, termasuk lewat kepemilikan saham.
  • Apindo belum punya kajian kredibel soal effective tax rate perusahaan tambang.

Menurut Hendra, kontribusi dari berbagai instrumen fiskal itu membuat porsi penerimaan negara dari kegiatan pertambangan sudah relatif besar. Ia menyebut manfaatnya tidak hanya moneter, tetapi juga mencakup ketahanan energi, industrialisasi, pembangunan daerah, hingga pemberdayaan masyarakat.

“Manfaat moneter dari devisa hasil ekspor, ketahanan energi, industrialisasi, pembangunan daerah dan kewilayahan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Untuk kontribusi dari penerimaan negara, baik berupa pajak seperti PPh, PPN, PBB, atau PNBP berupa royalti, dead-rent dan lain-lain, porsi negara relatif cukup besar,” kata Hendra lewat pesan singkat WhatsApp pada Senin (16/11).

Hendra juga menilai tarif royalti untuk sejumlah komoditas tambang di Indonesia termasuk tinggi dibandingkan negara lain yang memproduksi komoditas sejenis. Namun ia mengakui Apindo belum memiliki kajian kredibel yang mengukur tarif pajak efektif atau effective tax rate (ETR) perusahaan tambang, sehingga belum bisa membandingkan porsi penerimaan negara dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Instruksi 70% menyentuh langsung desain fiskal sektor tambang, dari royalti hingga kemungkinan negara memegang saham perusahaan.

Di sisi lain, Hendra menyatakan perusahaan tambang juga menanggung biaya investasi dan operasional yang relatif tinggi. Menurutnya, perusahaan harus mengeluarkan modal sejak tahap eksplorasi, produksi, pengolahan dan pemurnian, hingga pengangkutan dan penjualan hasil tambang.

Perusahaan juga menanggung biaya reklamasi dan pemulihan lingkungan setelah menyelesaikan kegiatan pertambangan. Kewajiban itu menambah komponen biaya yang harus diperhitungkan sebelum perusahaan memperoleh keuntungan dari penjualan komoditas tambang.

“Dalam hal ini tentu perusahaan mengeluarkan biaya yang tidak kecil, dari tahapan eksplorasi, operasi produksi, reklamasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, penjualan hingga pascatambang,” ujar Hendra.

Hendra juga mengakui masih terdapat perusahaan yang mengabaikan kewajiban pembayaran royalti serta penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Apindo mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap kegiatan penambangan tanpa izin dan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban.

Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperbaiki tata kelola sektor pertambangan. Selain itu, Apindo meminta pemerintah tetap menjaga iklim investasi melalui perbaikan regulasi.

Hendra mengatakan pemerintah perlu memberikan kepastian usaha agar perusahaan tambang yang sudah beroperasi dapat meningkatkan investasinya sekaligus menarik investor baru ke Indonesia.

“Iklim investasi harus terus ditingkatkan melalui perbaikan regulasi yang mendorong meningkatnya investasi dari perusahaan existing serta mendorong masuknya investasi dari investor prospektif,” kata Hendra.

Latar instruksi Prabowo

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan agar 70% tambang yang ada di Indonesia dikuasai atau dikelola oleh negara. Menurutnya, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo dalam Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, Palu, dikutip Senin (16/11).

Pernyataan itu menempatkan Apindo pada posisi menjelaskan bahwa kontribusi fiskal sektor tambang sudah berjalan melalui sejumlah jalur. Namun Apindo tidak membantah bahwa masih ada celah kepatuhan, terutama pada royalti dan dana jaminan reklamasi.

Karena itu, sorotan Apindo terbagi dua: memastikan negara menerima haknya secara penuh, sekaligus menjaga agar iklim investasi tidak terganggu oleh ketidakpastian regulasi.

Pertanyaan Umum

Apa isi instruksi Prabowo soal 70% tambang?

Prabowo meminta agar minimal 70% manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan dinikmati negara, dan membuka kemungkinan pemenuhannya lewat penguasaan saham perusahaan tambang oleh negara.

Apa saja setoran perusahaan tambang ke negara menurut Apindo?

Menurut Hendra Sinadia, setoran itu mencakup PPh perorangan dan badan, PPN, PBB, serta PNBP berupa royalti dan dead rent atau iuran tetap.

Apakah Apindo sudah mengukur porsi negara secara pasti?

Belum. Apindo menyatakan belum memiliki kajian kredibel untuk mengukur effective tax rate perusahaan tambang, sehingga belum bisa membandingkan porsi penerimaan negara dengan keuntungan perusahaan.

Sumber: Katadata

Exit mobile version