Presiden Korsel Dorong Reformasi Pasar Modal, Saham Dinilai Murah

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menegaskan kembali komitmen pemerintahannya untuk merombak pasar modal, termasuk mengoreksi penilaian saham-saham Korsel yang dinilainya terlalu rendah (undervaluation) dan menindak tegas berbagai penyimpangan di pasar keuangan. Komitmen itu disampaikan Lee pada Jumat (13/11) dalam sebuah diskusi kebijakan mengenai pasar modal di Bursa Efek Korea, seperti dikutip Yonhap, Sabtu (14/11).

Diskusi tersebut menghadirkan para ahli, perwakilan perusahaan, dan pejabat pemerintah. Dalam forum itu, Lee memaparkan arah kebijakan pemerintahannya untuk pasar modal sekaligus pasar keuangan secara lebih luas.

“Normalisasi pasar modal merupakan arah kebijakan dan komitmen yang teguh dari pemerintahan kami,” kata Lee.

— Lee Jae Myung

Lee menyebut rendahnya penilaian terhadap saham-saham Korsel sebagai sebuah anomali yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali komitmen pemerintahannya untuk mereformasi pasar modal dan pasar keuangan secara lebih luas guna meningkatkan kepercayaan investor.

Pernyataan itu muncul di tengah volatilitas signifikan pasar saham Korsel dalam beberapa bulan terakhir. Indeks acuan Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) diperdagangkan di kisaran pertengahan 5.000-an poin pada Jumat, setelah mencapai rekor penutupan tertinggi sepanjang masa di level 9.114,55 poin pada akhir Juni.

KOSPI sendiri merupakan indeks acuan yang menghimpun saham-saham utama di Bursa Efek Korea, sehingga pergerakannya menjadi cermin utama persepsi investor terhadap ekonomi negara itu. Dalam konteks inilah persoalan undervaluation yang diangkat Lee dibaca sebagai kritik terhadap harga saham Korsel yang diperdagangkan di bawah nilai yang dianggap wajar.

Lee menempatkan kepercayaan investor sebagai nilai terpenting untuk mewujudkan pasar modal yang sehat. Ia berjanji memulihkan kepercayaan tersebut melalui reformasi kelembagaan serta upaya menindak penyimpangan di pasar.

Kekhawatiran geopolitik yang membebani kepercayaan

Dalam diskusi itu, Lee juga menyinggung kekhawatiran pasar terhadap risiko geopolitik di Semenanjung Korea. Menurutnya, meredam kekhawatiran semacam itu merupakan prasyarat sebelum kepercayaan investor bisa pulih sepenuhnya.

“Ada kekhawatiran seperti, ‘Apakah krisis geopolitik lain bisa meletus dengan adanya baku tembak di sepanjang garis gencatan senjata?’ Menghilangkan kekhawatiran semacam itu … dan pada akhirnya memulihkan kepercayaan adalah hal yang paling utama,” ujar Lee.

Pemerintah, kata Lee, telah memperkenalkan sejumlah reformasi kelembagaan untuk menangani praktik perdagangan yang tidak adil serta penyalahgunaan oleh pemegang saham besar. Namun ia mengakui negaranya masih harus menempuh jalan panjang untuk menuntaskan agenda tersebut.

Penindakan manipulasi harga saham

Lee menegaskan bahwa pemerintah merespons dengan tegas praktik-praktik tidak adil, termasuk manipulasi harga saham, di seluruh jajaran pemerintah. Ia menyebut penindakan itu sebagai bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap pasar.

“Pemerintah merespons dengan tegas praktik-praktik tidak adil seperti manipulasi harga saham, di tingkat seluruh jajaran pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan telah menginstruksikan lembaga investigasi untuk menindak tegas berbagai penyimpangan di pasar keuangan dan pasar modal. Instruksi itu menjadi sinyal bahwa penegakan aturan tidak hanya menyasar pelaku kecil, tetapi juga praktik yang melibatkan pihak-pihak besar.

Dorongan merger dan akuisisi

Selain penegakan aturan, Lee menyerukan langkah-langkah untuk memfasilitasi dan mempermudah merger dan akuisisi (M&A). Menurutnya, jalur itu merupakan salah satu cara yang layak untuk mengatasi persoalan undervaluation saham Korsel.

Lee bahkan menyebut akuisisi bermusuhan atau hostile takeover sebagai instrumen paling efektif untuk menormalisasi pasar. Ia menilai akuisisi perusahaan yang kerap terjadi dapat memperbesar “kue” perekonomian secara keseluruhan, dan meminta adanya kebijakan yang mendorong M&A.

Pandangan itu menempatkan M&A bukan sekadar transaksi korporasi, melainkan bagian dari strategi negara untuk mengerek valuasi aset dan menarik minat investor. Dengan mendorong akuisisi, pemerintah berharap pasar bergerak lebih dinamis dan tidak lagi terjebak pada harga yang dinilai terlalu murah.

Wacana lembaga pengawas tingkat tinggi

Lee juga mengusulkan pembentukan lembaga tingkat tinggi untuk mengawasi reformasi pasar modal. Alasannya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan agenda perbaikan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

Usulan itu melengkapi rangkaian kebijakan yang dipaparkan dalam forum, mulai dari reformasi kelembagaan, penindakan manipulasi pasar, hingga dorongan M&A. Bagi pemerintah, keempat arah tersebut saling terkait dalam upaya mengembalikan kepercayaan terhadap pasar modal Korsel.

Pernyataan Lee menjadi penanda bahwa persoalan valuasi saham Korsel kini dibingkai sebagai persoalan kepercayaan, bukan semata angka di layar perdagangan. Reformasi pasar modal pun diposisikan sebagai arah kebijakan yang berjalan, dengan penegakan aturan sebagai salah satu ujian utamanya.

Pertanyaan Umum

Apa inti pernyataan Presiden Lee Jae Myung soal pasar modal Korsel?

Lee menegaskan komitmen pemerintahannya mereformasi pasar modal, mengoreksi penilaian saham Korsel yang dinilai terlalu rendah, dan menindak tegas penyimpangan di pasar keuangan. Ia menyampaikan hal itu dalam diskusi kebijakan di Bursa Efek Korea pada Jumat (13/11).

Seberapa dalam penurunan KOSPI yang disebut dalam pernyataan itu?

KOSPI diperdagangkan di kisaran pertengahan 5.000-an poin pada Jumat, setelah mencapai rekor penutupan tertinggi sepanjang masa di level 9.114,55 poin pada akhir Juni.

Langkah apa yang didorong pemerintah terhadap merger dan akuisisi?

Lee meminta adanya kebijakan yang memfasilitasi dan mempermudah M&A, dan menyebut akuisisi hostile sebagai instrumen terbaik untuk menormalisasi pasar karena dapat memperbesar “kue” perekonomian secara keseluruhan.

Sumber: Kumparan