Jakarta_HARIANESIA.COM_ Presiden mengungkapkan keprihatinannya karena hampir setiap hari menerima laporan terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat. Pernyataan tersebut memicu berbagai tanggapan dari kalangan masyarakat, termasuk aktivis sosial dan anti-korupsi.
Ketua Aktivis Kumpulan Pemantau Korupsi Banten Bersatu (KPKB) Dede Mulyana menilai bahwa laporan-laporan tersebut harus ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan pemerintah. Menurutnya, pejabat publik seharusnya menjadi pelayan masyarakat, bukan justru menyalahgunakan jabatan yang dipercayakan rakyat.
“Kalau memang terbukti melakukan penyimpangan, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang, pecat saja. Mereka digaji dari uang rakyat yang berasal dari pajak masyarakat. Jabatan itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Aktivis KPKB kepada wartawan.
Ia menegaskan bahwa kondisi ekonomi yang masih dirasakan berat oleh sebagian masyarakat membuat pemerintah harus lebih tegas terhadap oknum-oknum yang merusak kepercayaan publik.
“Kita ingin melihat tindakan nyata, bukan hanya mendengar laporan. Rakyat bekerja keras membayar pajak, sehingga setiap rupiah anggaran negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Aktivis KPKB juga mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan internal serta memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum tanpa pandang bulu.
Menurutnya, ketegasan terhadap praktik penyimpangan akan menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sumber Tiktok Penulis Dede Mulyana
