Jakarta, –Ketua Umum POROS 98, Bilung Silaen, menyampaikan sikap tegas terkait pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang menyebut bahwa pihak yang ingin menghapus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berarti menentang hak asasi manusia (HAM).
Ini perkataan yang tidak nyambung yang di ucapkan Natalius Pigai soal menentang program MBG menentang HAM .
Perkataan seorang menteri seperti membuka ketidak pahaman terhadap Hak asasi manusia ( HAM ) .BiLung SiLaen yang juga aktivis 98 juga menegaskan bagaimana dengan siswa yang keracunan saat memakan dari program MBG . Ribuan siswa keracunan akibat memakan MBG apa ini bukan pelanggaran HAM ? Tegas BiLung Silaen dalam pernyataan tertulis yang diterima awak media Jumat (27/2/2026).
Lebih lanjut dirinya Menegaskan “Siapa yang bertanggung jawab terhadap siswa yang keracunan akibat memakan MBG .Keracunan ini bukan sekadar insiden , melainkan cerminan dari tidak siapan , minimnya pengawasan dan kontrol kualitas , dan tidak terkonsep rapi program MBG ini.
BiLung Silaen juga menegaskan saya sepakat apa yang di sampaikan dalam podcast Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Program MBG ini adalah Proyek bukan mengedepankan gizi bagi para siswa .
Program MBG ini sangat Besar ruang nya untuk melakukan korupsi secara berjemaah . Bilung siLaen meminta kepada presiden Prabowo untuk menghentikan dan Stop program MBG ini sekarang juga .Ada Hal yang sangat penting di butuhkan oleh rakyat yaitu pendidikan yang harus bisa di dapatkan bagi seluruh rakyat Indonesia .
Anak – anak Indonesia harus cerdas dan wajib sekolah , kesehatan yang harus bisa di rasakan dan di perhatikan bagi pemerintahan Prabowo untuk bisa di nikmati oleh seluruh rakyat Indonesia , hal ini sangat penting bagi rakyat Indonesia.
Presiden Prabowo harus serius memperhatikan Gizi bagi ibu hamil dan Balita bukan MBG , serta membuka Lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia agar ada kesejahteraan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak boleh ada yang nganggur rakyat Indonesia harus bekerja agar keluarga hidup nya bisa terpenuhi .
Sebagai pemimpin Poros 98, Bilung Silaen aktif menyuarakan hak-hak pengemudi daring. Pada Juli 2025, ia memimpin aksi serentak untuk mendesak pemerintah menetapkan batas maksimal potongan tarif sebesar 10% dan menyeragamkan tarif argo guna menghentikan apa yang ia sebut sebagai “penjajahan gaya baru” oleh aplikator.
Dwi
