Utut Adianto: PDIP Ambil Jalan Konstitusi – Puan Maharani Benarkan Pimpinan DPR Sudah Terima Usulan HMP
JAKARTA_Polemik terkait keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru di DPR RI. Fraksi PDI Perjuangan DPR RI secara resmi memutuskan untuk mengambil langkah konstitusi melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Keputusan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Utut Adianto, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“Kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat,” ujar Utut Adianto.
Puan Maharani Benarkan Usulan Sudah Masuk
Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa Pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan HMP tersebut. Hal itu disampaikannya usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Senayan, Selasa (10/11/2026).
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” ujar Puan.
Menurut laporan, lebih dari 25 anggota DPR telah menandatangani dokumen pengusulan HMP, yang merupakan syarat minimal pengajuan HMP sesuai Pasal 79 UU MD3. Mekanisme ini juga diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Usulan harus disetujui dalam Rapat Paripurna yang dihadiri minimal 2/3 anggota DPR.
Pemicu: Putusan MA soal Surat Penyetaraan
Menguatnya wacana HMP tidak terlepas dari putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA bernomor 9149/D.D1/KS/2019 yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan MA tersebut mengabulkan seluruh gugatan penggugat Subhan Palal yang meminta surat tersebut dinyatakan tidak sah, ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, HMP menjadi opsi paling rasional untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan putusan tersebut. Hal senada disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira yang menyebut HMP sebagai mekanisme yang paling rasional, efektif, dan efisien.
Kabar Niat Mundur Wapres
Bersamaan dengan itu, beredar kabar mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya. Kabar tersebut mencuat setelah pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana selama 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran menyampaikan niat tersebut sembari tetap berjuang membuktikan keabsahan ijazah pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hingga berita ini diturunkan, proses pengunduran diri wakil presiden masih menunggu mekanisme konstitusional sesuai Pasal 8 UUD 1945.
Pimpinan DPR memastikan seluruh usulan HMP akan diproses sesuai aturan setelah masa sidang dibuka dan tidak otomatis menjadi sikap resmi parlemen sebelum melalui mekanisme persetujuan paripurna.
Dwi
