Ngamprah KBB — Pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, menuai sorotan warga. Berdasarkan data yang tercantum dalam aplikasi Jaga Desa milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setiap tahun Desa Bojong Koneng tercatat menganggarkan dana yang cukup besar untuk program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa, seperti pembangunan mata air, tandon air hujan, hingga sumur bor.
Data yang dihimpun awak media dari aplikasi Jaga KPK menunjukkan besaran anggaran program air bersih di Desa Bojong Koneng sejak tahun 2018 hingga 2025 sebagai berikut:
Tahun 2025: Rp249.280.000
Tahun 2024: Rp296.250.000
Tahun 2023: Rp159.339.400
Tahun 2022:
Rp35.700.000
Rp35.700.000
Rp71.400.000
Rp35.700.000
Total: Rp178.500.000
Tahun 2021:
Rp35.240.000
Rp35.240.000
Rp35.240.000
Rp70.480.000
Total: Rp176.200.000
Tahun 2020: Rp34.810.000
Tahun 2019: Rp35.134.500
Tahun 2018: Rp53.995.600
Dalam aplikasi Jaga KPK, laporan Dana Desa yang tersedia memang hanya mencakup periode tahun 2018 hingga 2025.
Berbekal aduan salah satu warga yang diterima pada 25 Januari 2026, awak media kemudian menelusuri kondisi di lapangan dengan mendatangi sejumlah RW di Desa Bojong Koneng. Salah satu pengurus air bersih, sebut saja Siti (nama samaran), mengaku pernah menerima bantuan pengeboran air bersih dari pihak desa.
“Betul, Pak. Ada bantuan desa untuk pengeboran air bersih. Waktu itu saya langsung negosiasi dengan ahli pengeboran, disepakati harga Rp11 juta sampai air bersih keluar. Akhirnya desa memberikan bantuan sebesar Rp11 juta untuk biaya pengeboran, sementara kebutuhan lainnya saya tanggung sendiri,” ujar Siti kepada awak media, Selasa (27/1/2026).
Awak media juga mewawancarai sejumlah warga di salah satu RW Desa Bojong Koneng. Empat warga yang ditemui, yakni Irma, Lusi, Indah, dan Roni (seluruhnya nama samaran), menyampaikan pengalaman mereka terkait fasilitas air bersih di wilayah masing-masing.
Irma menjelaskan bahwa di RW tempat tinggalnya terdapat dua sumur bor, satu hasil swadaya warga dan satu lagi berasal dari bantuan desa.
“Di RW saya ada dua sumur bor, Pak. Satu usaha mandiri warga, satu lagi bantuan desa. Saya ikut yang bantuan desa. Per bulan bayar Rp15 ribu, tapi saat panen padi saya bayar lagi sekitar Rp150 ribu. Untuk pemasangan awal, paralon ke rumah saya beli sendiri,” jelas Irma.
Sementara itu, Lusi mengungkapkan bahwa saat pemasangan awal dirinya membayar biaya kepada pengelola air bersih.
“Dulu pemasangan pertama saya bayar sekitar Rp2,5 juta, kalau tidak salah. Sekarang tiap bulan bayar Rp20 ribu,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Indah. Ia menyebut biaya pemasangan awal berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp3 juta, tergantung jarak rumah ke sumur bor, dan belum termasuk biaya pembelian paralon.
Roni pun menambahkan bahwa di RW tempat tinggalnya, warga dikenakan iuran bulanan sebesar Rp25 ribu hingga Rp30 ribu.
“Kalau pemasangan awal hampir sama, tergantung jarak rumah ke sumur bor,” katanya.
Untuk memperoleh klarifikasi resmi, pada Selasa, 3 Februari 2026, awak media mendatangi Kantor Desa Bojong Koneng. Saat itu, terlihat adanya kegiatan monitoring dari pihak Kecamatan Ngamprah. Awak media sempat bertemu dengan Sekretaris Camat (Sekcam) Ngamprah dan mencoba mengonfirmasi terkait pengelolaan anggaran Dana Desa untuk program air bersih.
Namun, Sekcam menyarankan agar awak media langsung mengonfirmasi kepada Kepala Desa atau Sekretaris Desa.
“Langsung saja, Pak, nanti minta penjelasan ke kades atau sekdes,” ujar Sekcam.
Awak media kemudian menunggu cukup lama kehadiran Kepala Desa maupun Sekretaris Desa. Sekitar pukul 15.00 WIB, akhirnya Sekretaris Desa Bojong Koneng, Kurniawan, hadir dan memberikan keterangan terkait persoalan tersebut.
“Untuk satu titik pengeboran, pagunya sekitar Rp40 juta lebih. Itu sudah termasuk biaya jasa bor, sibel,toren serta pemasangan listrik,” ungkap Kurniawan.
Kurniawan juga mengakui adanya bantuan pengeboran dari dinas di tingkat kabupaten maupun provinsi yang memiliki nilai anggaran lebih besar dibandingkan anggaran desa.
“Desa memang menganggarkan pengeboran hampir setiap tahun karena banyaknya permintaan warga yang disampaikan saat musyawarah desa (musdes). Pada tahun 2025 ada lima titik pengeboran, begitu juga tahun 2024 ada lima titik. Kepala desa yang sekarang baru menjabat sejak tahun 2022,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa setiap tahun terjadi kenaikan biaya akibat inflasi. Selain itu, hampir di setiap RW di Desa Bojong Koneng dilakukan pengeboran karena desa tersebut mengalami krisis air bersih.
“Pengeboran di Bojong Koneng minimal sampai kedalaman 60 meter. Kalau air belum keluar, pengeboran akan terus dilanjutkan. Desa memberikan bantuan berupa pengeboran, listrik, dan toren air. Selanjutnya pengelolaannya diserahkan kepada RW, termasuk pengaturan pembagian air dan iuran. Saya hanya mengikuti agenda pengeboran sejak kepala desa yang sekarang mulai menjabat pada tahun 2022,” pungkas Kurniawan.
Lepi
