BANDUNG_HARIANESIA.COM, – Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mengungkap perkembangan penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam kurun waktu enam hari, sejak 13 hingga 19 November 2026, jajaran Polda Jabar mencatat sebanyak 22 laporan polisi (LP), dengan total 46 korban dan 28 orang tersangka.
Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan, dalam konferensi pers Polda Jabar, Jumat (20/11/2026), bertempat di Aula Muryono, Mapolda Jabar.
Dalam kegiatan tersebut, Kombes Pol Hendra Rochmawan didampingi Direktur PPA/PPO Polda Jabar, Kombes Pol Rumi Untari, serta Kasubdit 3 PPA/PPO Polda Jabar.
Dalam keterangannya, Hendra menjelaskan bahwa Polri terus memperkuat upaya perlindungan masyarakat melalui dua langkah utama, yakni pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana perdagangan orang.
147 Kegiatan Pencegahan Jangkau 3.306 Orang
Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO dan pentingnya mengikuti prosedur resmi apabila hendak bekerja ke luar negeri.
Selama enam hari pelaksanaan kegiatan, sejak 13 hingga 19 November 2026, Polda Jabar mencatat 147 kegiatan sosialisasi yang menjangkau sebanyak 3.306 orang di berbagai wilayah.
Hendra mengungkapkan, masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dan sumber daya manusia kerap menjadi sasaran perekrutan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan legalitas maupun jaminan keselamatan.
Akibatnya, para calon pekerja migran berpotensi menjadi korban penelantaran, eksploitasi, hingga eksploitasi seksual.
22 Laporan Polisi, 46 Orang Menjadi Korban
Dari sisi penegakan hukum, Direktorat PPA/PPO Polda Jabar mencatat sebanyak 22 laporan polisi terkait dugaan TPPO.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 perkara telah memasuki tahap penyidikan, sementara dua perkara lainnya masih dalam tahap penyelidikan.
Adapun 46 korban yang teridentifikasi terdiri dari 17 perempuan dewasa, 23 laki-laki dewasa, dan enam anak perempuan.
Sementara itu, jumlah tersangka mencapai 28 orang. Dua tersangka telah diekspos dalam konferensi pers, sedangkan 26 tersangka lainnya masih dalam proses penanganan penyidik.
Modus Perekrutan Pekerja Migran ke Irak
Salah satu kasus yang diungkap berkaitan dengan dugaan perekrutan seorang perempuan berinisial S, warga Kabupaten Bandung, untuk diberangkatkan sebagai asisten rumah tangga (ART) ke Irak.
Dalam perkara tersebut, tersangka diduga mengawal seluruh proses pemberangkatan korban, mulai dari pemeriksaan kesehatan (medical check-up), pengurusan visa, hingga pembuatan paspor.
Dari setiap orang yang berhasil direkrut, tersangka diduga memperoleh imbalan sebesar Rp8,5 juta dari agen di luar negeri.
Penyidik juga menemukan adanya potensi pengalihan negara tujuan apabila keberangkatan ke negara yang direncanakan sebelumnya tidak memungkinkan.
Tiga Korban Nyaris Diberangkatkan ke Dubai dan Oman
Selain kasus tersebut, Polda Jabar juga mengungkap perkara lain dengan tiga korban berinisial Y, T, dan SN. Korban masing-masing berasal dari Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat.
Ketiganya diduga direkrut untuk diberangkatkan sebagai pekerja rumah tangga ke Dubai dan Oman.
Dalam perkara ini, tersangka berinisial SL diduga mendapatkan keuntungan sekitar Rp4 juta dari setiap orang yang berhasil direkrut, berdasarkan keterangan saksi.
Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya empat KTP asli, tiga paspor asli, empat telepon genggam, dua lembar tiket asli, serta dokumen visa.
Penyidik juga telah memeriksa delapan orang saksi dari berbagai unsur, termasuk pihak imigrasi, Dinas Ketenagakerjaan, keluarga tersangka, serta ahli pekerja migran Indonesia dan TPPO.
Tersangka dalam perkara tersebut telah ditahan di Rutan Tahti Polda Jabar sejak 13 Oktober dan proses penyidikan disebut segera dilanjutkan ke tahap pelimpahan kepada kejaksaan.
Masyarakat Diminta Waspada Tawaran Kerja Ilegal
Polda Jabar mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji besar, tetapi tidak disertai kejelasan perusahaan penempatan, dokumen, kontrak kerja, dan negara tujuan.
Masyarakat diminta memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi dan sesuai ketentuan pelindungan pekerja migran Indonesia.
Polda Jabar juga mengajak masyarakat dan insan pers untuk turut menyebarluaskan informasi mengenai bahaya TPPO serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi perekrutan ilegal atau praktik perdagangan orang melalui layanan kepolisian 110.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, baik yang berada di dalam negeri maupun warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Lepi
