Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
TNI-POLRI

Perkara Dugaan Penipuan di Polres Jakarta Barat Berjalan Lambat, Penasehat Hukum Pelapor Ancam Gelar Perkara Khusus ke Polda Metro Jaya

×

Perkara Dugaan Penipuan di Polres Jakarta Barat Berjalan Lambat, Penasehat Hukum Pelapor Ancam Gelar Perkara Khusus ke Polda Metro Jaya

Sebarkan artikel ini
Banner Iklan Harianesia 468x60

JAKARTA_HARIANESIA.COM_ Penanganan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat dinilai berjalan lambat dan tanpa kepastian hukum. Penasehat hukum pelapor menyatakan akan mengajukan gelar perkara khusus ke Polda Metro Jaya jika perkara tersebut tidak segera ada kejelasan.

Perkara tersebut tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/350/III/2025/SPKT/Polres Metro Jakarta Barat/Polda Metro Jaya, tanggal 10 Maret 2025. Pelapor berinisial M.F.P. melaporkan terlapor berinisial Y.A. atas dugaan penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP.

Banner Iklan Harianesia 300x600Banner Iklan Harianesia 300x600

Dalam surat Polres Metro Jakarta Barat disebutkan, peristiwa tersebut diduga terjadi sekitar bulan Januari 2025 di wilayah Kalideres, Jakarta Barat.

Sudah Naik Sidik, Mediasi Gagal

Berdasarkan dokumen yang diterima http://Jurnalkota.com, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru diterbitkan pada 19 Juni 2026, atau sekitar 15 bulan setelah laporan polisi dibuat.

Setelah Sprindik terbit, penyidik sempat mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme Restorative Justice. Hal itu tertuang dalam Surat Permohonan Mediasi Dalam Rangka Restorative Justice tertanggal 13 Juli 2026.

Selanjutnya, pada 23 Juli 2026, penyidik mengirimkan surat undangan kepada seorang saksi berinisial T.T.T. untuk dimintai keterangan pada 6 Agustus 2026 di Unit Harda Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat.

Keterangan Penasehat Hukum Pelapor

Penasehat Hukum Pelapor, Parulian Agustinus, mengatakan kliennya merasa tidak mendapatkan keadilan karena perkara yang dilaporkan sudah berjalan hampir 2 tahun, sudah naik ke tahap penyidikan, dan mediasi telah dilakukan namun dinyatakan gagal.

Baca Juga :  Peristiwa Tragis di Sungai Suden: Dua Pelajar Tenggelam, Respon Cepat Polsek Musuk Ambil Langkah

“Kalau permasalahan dugaan tindak pidana yang dilaporkan klien kami, yang prosesnya sudah terlalu lama hampir 2 tahun dan perkara sudah naik sidik, dan penyidik Polres Jakarta Barat yang menangani perkara telah memediasikan kedua belah pihak pada tanggal 6 Agustus 2026 dan hasilnya gagal, dan pelapor memohon kepada penyidik untuk memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ujar Parulian Agustinus kepada awak media

Parulian menambahkan, terhitung sejak mediasi dinyatakan gagal sampai saat ini, pihaknya tidak mengetahui langkah apa yang diambil penyidik.

“Akan tetapi terhitung dari tanggal mediasi sampai saat ini tidak jelas langkah apa yang diambil penyidik, karena pelapor merasa sangat-sangat tidak mendapat keadilan karena terlapor masih bebas dan bisa jalan-jalan seolah-olah kebal hukum,” katanya.

Bandingkan dengan Perkara Lain

Parulian mengatakan, kliennya sangat terpukul mendengar cerita temannya, yang anaknya saat ini ditahan di Polres Jakarta Barat setelah selesai melakukan mediasi dengan pelapor dan mediasi dinyatakan gagal.

Anak dari teman kliennya tersebut ditahan karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

“Dimana klien kami sangat terpukul mendengar cerita temannya, dimana anaknya saat ini ditahan di Polres Jakarta Barat setelah selesai melakukan mediasi dengan pelapor dan mediasi gagal, anaknya ditahan karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan,” ujar Parulian.

Menurut Parulian, hal tersebut menjadi pertanyaan besar bagi kliennya.

“Yang menjadi pertanyaan klien kami, mengapa ada perlakuan yang berbeda terhadap diri pelapor maupun terlapor,” katanya.

Baca Juga :  Safari Subuh di Semarang Timur, Kapolrestabes Ajak Masyarakat Bersama Jaga Kamtibmas dan Lindungi Generasi Muda

Ancam Gelar Perkara Khusus dan Lapor Propam

Parulian menegaskan, pihaknya akan menempuh jalur pengawasan jika perkara tersebut tidak ada kejelasan atau kepastian hukum.

“Maka apabila perkara ini tidak ada kejelasan atau kepastian hukum, maka kami akan mengajukan gelar perkara khusus ke Polda Metro Jaya dan tidak menutup kemungkinan kami akan membuat laporan ke Propam Polda Metro Jaya maupun ke Kompolnas terkait dugaan ketidakprofesionalan penyidik yang menangani perkara,” tegas Parulian.

Awak media belum dapat memverifikasi secara independen perkara pembanding yang dimaksud, karena pihak penasehat hukum belum menyampaikan nomor laporan polisi perkara pembanding tersebut.

Penyidik Belum Merespons

Awak media telah berupaya mengonfirmasi perkembangan penyidikan kepada Penyidik Harda Polres Metro Jakarta Barat, Ipda Vijja Vardhana, pada Senin (16/11/2026).

Hingga berita ini diterbitkan, penyidik yang bersangkutan belum memberikan respons terkait perkembangan penyidikan, status hukum terlapor, maupun alasan tidak dilakukannya penahanan dan penyitaan dalam perkara tersebut.

Awak media masih membuka ruang hak jawab kepada pihak Polres Metro Jakarta Barat, penyidik, maupun pihak terlapor.

Peraturan yang Mengatur Penyidikan

Penyidikan tindak pidana oleh Polri diatur dalam sejumlah peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Mengatur tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. KUHAP
Mengatur rangkaian penyidikan, termasuk syarat penahanan. Pasal 21 KUHAP mengatur penahanan dapat dilakukan apabila terdapat kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.

Baca Juga :  Aksi Heroik Bhabinkamtibmas Desa Pandak Sidoharjo Sragen, Lansia 92 Th Dibopong Polisi Saat Ambil BLT

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
Pasal 10 ayat (5) mengatur setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan harus diterbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
Pasal 13 mengatur penyidikan dilakukan dengan dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan, serta SPDP dikirim paling lambat 7 hari setelah Sprindik diterbitkan.
Pasal 31 sampai Pasal 33 mengatur tentang Gelar Perkara, termasuk untuk penetapan tersangka dan penyelesaian kendala penyidikan.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan
Mengatur SP2HP wajib diberikan kepada pelapor secara berkala, paling sedikit sekali setiap satu bulan, dan memuat pokok perkara, tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan, kendala, dan rencana tindakan selanjutnya.

5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Mengatur mekanisme mediasi Restorative Justice. Apabila mediasi gagal atau tidak memenuhi syarat, perkara kembali dilanjutkan melalui proses penyidikan biasa.

6. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana
Mengatur teknis pelaksanaan penyidikan, termasuk standar waktu, gelar perkara, dan kewajiban penyidik memberikan kepastian hukum kepada pelapor.

Pelapor berharap penyidik dapat memberikan penjelasan tertulis mengenai kendala penyidikan, hasil gelar perkara, dan target waktu pelimpahan berkas ke kejaksaan, sesuai dengan ketentuan tersebut.

Dwi

Banner Iklan 1Banner Iklan 1
Banner Iklan Harianesia 120x600