JAKARTA_Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dengan agenda pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan itu dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Rapat dimulai sekitar pukul 09.30 – 10.18 WIB, dengan agenda tunggal: pengambilan keputusan terhadap RUU Perampasan Aset.
Kemarin, Rabu (18/11/2026), RUU tersebut baru disetujui 8 fraksi di Komisi III untuk dibawa ke Paripurna!
Hari ini, Kamis (19/11/2026), RUU tersebut SAH menjadi undang-undang!
PALU PUAN BERBUNYI SEMUA FRAKSI SETUJU!
Sebelum mengetuk palu, Puan terlebih dahulu mendengarkan laporan hasil pembahasan dari Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman.
Puan kemudian meminta persetujuan setiap fraksi.
Seluruh fraksi serentak menjawab: “Setuju!”
Puan selanjutnya mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan pengesahan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR, sebanyak 361 dari total 573 anggota DPR telah menandatangani daftar hadir. Dari jumlah tersebut, 254 anggota hadir langsung dalam rapat paripurna.
PUAN BANTAH DESAKAN!
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pengesahan RUU Perampasan Aset bukan karena desakan atau paksaan.
Puan juga menyebut proses pembahasan telah melibatkan masyarakat melalui mekanisme partisipasi publik bermakna.
DPR, menurut Puan, telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) serta melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap masukan masyarakat.
Penelitian, penelaahan, dan evaluasi telah dilakukan untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dengan undang-undang lain seperti KUHP dan KUHAP.
PROSES PANJANG – 18 TAHUN, 26 HARI SEBELUM TENGGAT!
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan pengesahan tersebut mengakhiri penantian panjang terhadap regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun.
Gagasan mengenai perampasan aset telah muncul sejak PPATK menginisiasinya pada 2008, atau 18 tahun lalu.
Setelah diajukan ke DPR pada tahun 2010, proses penyusunan draf dan naskah akademik baru kembali berjalan intensif pada rentang waktu September 2025 hingga Januari 2026.
Adapun alur pengesahan RUU ini difokuskan sejak Agustus 2025, disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, rapat Panja perdana 5 November 2026, disetujui pada tingkat I pada 18 November 2026, dan disahkan menjadi UU pada 19 November 2026.
Pengesahan ini lebih cepat dari target awal, yaitu pada 15 Desember 2026.
Pengesahan ini rampung 26 hari sebelum tenggat 15 Desember 2026.
Pembahasan juga menghasilkan perubahan judul rancangan undang-undang. Dari sebelumnya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, setelah menerima masukan masyarakat sipil.
Dalam pembahasannya, Panja menuntaskan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Dari sisi substansi, pembahasan merampungkan 397 DIM yang memperluas naskah dari semula 67 pasal menjadi 74 pasal.
ISI POKOK – 10 POKOK PENGATURAN!
Dalam laporan pembahasan Panja, Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyebut penyusunan materi dilakukan dengan memperhatikan sejumlah prinsip, antara lain efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Berikut 10 pokok pengaturan yang menjadi substansi UU Perampasan Aset:
1 Prinsip dan asas hukum perampasan aset
Pengaturan perampasan aset mengedepankan prinsip efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
2. Ruang lingkup tindak pidana dan kriteria aset!
RUU ini mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, serta kriteria aset yang dapat dirampas.
Cakupannya termasuk tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata / amunisi / bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.
3. Perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana!
Perampasan aset tidak menghilangkan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ancaman pidana tetap berlaku, termasuk pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana!
RUU ini mengatur prosedur dan pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture (NCB).
Prosesnya meliputi penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan.
Sesuai draf yang beredar, Pasal 6 ayat (2) mengatur: Perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana harus memenuhi kriteria aset bernilai paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (Rp 1 miliar).
5. Perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik!
Regulasi memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik melalui kesempatan pembuktian yang memadai dan berimbang.
Mereka tetap diberi kesempatan untuk membuktikan hak dan kepemilikan atas aset yang terkait proses perampasan.
Pengaturan ini diperlukan agar pelaksanaan perampasan aset tidak mengabaikan hak masyarakat atau pihak lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
6. Pengembalian aset kepada korban dan negara!
Aset yang berhasil dirampas dapat dikembalikan kepada korban atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Pengelolaan aset oleh badan khusus yang dibentuk Presiden!
Pengelolaan aset dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi khusus. Tugasnya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset secara profesional dan akuntabel.
Sesuai draf yang beredar, Pasal 61 mengatur: Fungsi pengawasan perampasan dan pengelolaan aset dijalankan oleh badan yang dibentuk langsung oleh Presiden. Keanggotaan badan ini 5 orang, masa jabatan 5 tahun, hanya dapat dipilih kembali 1 kali.
Pasal 54 mengatur: Badan tersebut berwenang menyimpan, memelihara, menilai, memanfaatkan, hingga menjual aset hasil rampasan negara.
Pasal 62 mengatur: Badan tersebut berwenang menyusun kode etik sekaligus menegakkannya apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik maupun jaksa pengacara negara dalam proses perampasan aset.
Badan tersebut diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala minimal 1 kali dalam setahun kepada Presiden dan DPR RI.
8. Pengawasan berkala yang akuntabel
Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset akan diawasi secara berkala dan akuntabel.
9. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi
Sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi disiapkan guna mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta jejak audit permanen.
10. Pendanaan penyelenggaraan perampasan aset
Regulasi tersebut juga mengatur pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.
MENPAN-RB: 3 KELEMAHAN ATURAN LAMA
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, mengungkap tiga kelemahan dalam perampasan aset sebelum UU ini disahkan.
Sebelum UU ini, perampasan aset belum optimal, baik untuk keuangan negara maupun korban kejahatan.
Ketua Panja Habiburokhman menyampaikan laporan akhir bahwa regulasi ini dirancang untuk menutup celah pemulihan aset hasil kejahatan yang selama ini belum optimal.
Wakil Menteri Hukum, Eddward Sharief Omar Hiariej / Eddy Hiariej, menjelaskan, RUU tersebut mengatur mekanisme perampasan aset melalui proses pidana maupun tanpa didasarkan pada putusan pidana.
Menurut Eddy, cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset tidak hanya korupsi.
Ketentuan tersebut juga mencakup tindak pidana narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, serta kejahatan tertentu yang menggunakan teknologi informasi
APA SELANJUTNYA? TINGGAL TANDA TANGAN PRESIDEN!
Kini, setelah palu diketok, UU itu tinggal menunggu tanda tangan Presiden dan pengundangan
Presiden juga wajib membentuk Badan Pengelola Aset
Masih butuh aturan turunan, pembentukan badan, dan proses pengadilan
M.CHAIRUL
