TNI-POLRI

Penegasan Kapolri baru Jenderal Suyudi ario Seto tentang pemberantasan Premanisme

JAKARTA_HARIANESIA.COM, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengeluarkan arahan tegas kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan pemberantasan premanisme, pemalakan, intimidasi, serta berbagai bentuk kejahatan jalanan yang selama ini meresahkan masyarakat dan dunia usaha.

Arahan tersebut disampaikan pada Minggu, 15 November 2026.

Kapolri Suyudi menegaskan, tidak boleh ada ruang bagi kelompok maupun individu yang berani mengganggu ketenteraman masyarakat, melakukan pemerasan, mengintimidasi warga, maupun mengganggu aktivitas perusahaan.

Tidak boleh ada ruang bagi kelompok maupun individu yang berani mengganggu ketenteraman masyarakat, melakukan pemerasan, mengintimidasi warga,” tegas Kapolri Suyudi Ario Seto, Minggu (15/11/2026).
Arahan tersebut disampaikan menyusul maraknya laporan perusahaan yang dipalak di kawasan industri, khususnya di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan wilayah industri lainnya di Jawa Barat.

PERUSAHAAN MARAK DIPAKAK MODUSNYA!

modus pemalakan yang dialami perusahaan di kawasan industri:

1 . Uang Keamanan / Uang Koordinasi / Uang THR
Oknum datang ke perusahaan / pabrik / kantor, meminta uang keamanan, uang koordinasi, uang THR, uang pembangunan, dan lain-lain.
Jika tidak diberikan, perusahaan diintimidasi, didemo, atau diganggu aktivitasnya.

2 . Jatah Proyek – Limbah, Catering, Parkir, Keamanan!
Oknum meminta jatah pengelolaan limbah, catering, parkir, keamanan, tenaga kerja, dan lain-lain.
Jika perusahaan menggunakan vendor lain, perusahaan didemo, disegel, kontainer tidak bisa keluar, jalan diblokir.

3. Segel Pabrik / Blokir Jalan / Demo!
Pabrik disegel, dikudeta, kontainer tidak bisa keluar, jalan diblokir.
Alasannya: Minta jatah atau Diikutsertakan dalam pembangunan / aktivitas pabrik.

Himpunan Kawasan Industri (HKI) melalui Ketua Umum Sanny Iskandar pada Februari 2025 mengeluhkan adanya sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan LSM yang melakukan praktik premanisme dengan mengganggu keamanan dan menghalangi aktivitas produksi di kawasan industri.
Bahkan beberapa pabrikan di dalam kawasan industri kena segel dan dikudeta hingga kontainer dari pabrik yang tak bisa keluar.
Ormas tersebut melakukan demonstrasi lantaran meminta ‘jatah’ atau diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.

Tak sedikit investor yang telah mengadukan kondisi tersebut ke Presiden Prabowo Subianto dan meminta bantuan aparat keamanan setempat.

HKI menyebut, akibat praktik premanisme ormas tersebut, disinyalir menyebabkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah dan potensi investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, pada Februari 2025 juga menyampaikan, banyak laporan ormas menghambat manufaktur.

KABUPATEN BEKASI – SATGAS ANTI-PREMANISME SUDAH DIBENTUK!

Pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme sebagai langkah strategis untuk meningkatkan keamanan, memberikan kenyamanan bagi masyarakat, serta menjaga stabilitas investasi.
Satgas tersebut dibentuk pada Kamis, 27 Maret 2025, melalui apel kesiapsiagaan di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, yang dipimpin Kasat Pol PP Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya.
Pembentukan Satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 300/Kep.160-Bakesbangpol/2025 dan diperkuat dengan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 100.3.3.2/Kep.246-SatpolPP/2025.

Satgas terdiri dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP, perangkat daerah, serta elemen masyarakat lainnya yang memiliki peran strategis dalam memberantas premanisme di Kabupaten Bekasi.
Satgas tersebut memiliki tugas utama untuk melaksanakan operasi Jabar Manunggal melalui langkah preventif dan preemptif, serta menindak tegas aksi-aksi premanisme, terutama yang mengganggu investasi dan kehidupan masyarakat.
Satgas juga bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta melakukan rehabilitasi bagi pelaku yang masih dapat dibina.

OPERASI BERANTAS JAYA – 180 DIBINA, 20 DIPROSES HUKUM!

Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustofa, menyampaikan bahwa Operasi Berantas Jaya yang berlangsung hingga 24 Mei 2025 telah memproses ratusan oknum, dengan sebagian besar dilakukan pembinaan dan sebagian lainnya ditindak secara hukum.
Mustofa menyebutkan, beberapa oknum terafiliasi Ormas diduga kerap melakukan pungutan liar terhadap pelaku usaha dengan nilai yang bervariasi, bahkan hingga jutaan rupiah.
Kapolres mengimbau masyarakat, baik individu maupun pelaku usaha, agar tidak ragu melapor bila merasa diintimidasi atau diperas oleh pihak manapun.

CONTOH KASUS YANG SUDAH DITINDAK – TRINUSA DI SGC!

Salah satu contoh kasus premanisme yang sudah ditindak adalah kasus Ormas TRINUSA di Pasar SGC, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya berhasil mengungkap praktik pemerasan dan pungutan liar (pungli) oleh Ormas TRINUSA yang berlangsung selama bertahun-tahun di Pasar SGC.

Aksi pungli oleh Ormas TRINUSA dilaporkan berlangsung sejak tahun 2020 dan menyasar para pedagang pasar, dengan modus kutipan uang keamanan, kebersihan, iuran jasa angkut, hingga listrik.
Nominal yang dipungut bervariasi antara Rp 20.000 hingga Rp 40.000 tergantung ukuran lapak dan jenis dagangan.
Para pelaku menggunakan atribut ormas dan kerap bertindak intimidatif.
Pedagang yang merasa terintimidasi dan takut, terpaksa membayar kutipan tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan, selama periode 2020 hingga Agustus 2023, TRINUSA diperkirakan mengantongi Rp 4,38 miliar dari pungutan tersebut.
Ketua Umum Bokksu sendiri disebut mengantongi sekitar Rp 1,3 miliar dalam kurun waktu tersebut.
Setelah Agustus 2023, aktivitas kutipan dilakukan dua hari sekali karena berbagi jadwal dengan ormas lain.
Total pungli TRINUSA selama 5 tahun diperkirakan mencapai Rp 5,8 miliar.
Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, menjelaskan, para pelaku bisa memeras pedagang dua kali dalam sehari.

Pengutipan uang keamanan’ kepada para pedagang dengan cara mengintimidasi secara langsung dengan ancaman kekerasan, bahkan sekali-kali dilakukan dengan kekerasan, baik fisik maupun psikis,” tambah Wira.
Di pasar tersebut, menurut Wira, terdapat sekitar 150 pedagang yang berjualan setiap hari.

JANGAN PUKUL RATA SEMUA ORMAS!
tidak semua ormas adalah preman!
Banyak ormas di Kabupaten Bekasi yang aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, kebencanaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Yang ditindak adalah oknum yang menyalahgunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, intimidasi, dan pungli.

APA YANG HARUS DILAKUKAN PERUSAHAAN YANG DI PAKAK

Kapolri Suyudi sudah perintahkan: Laporan harus segera ditindaklanjuti

kumpulkan semua bukti
– Rekam video / audio saat dipalak (jangan sampai ketahuan, bahaya!)
– Simpan surat / proposal / kwitansi / bukti transfer!
– Catat nama, ciri-ciri, plat nomor, waktu, tempat!
– Simpan chat WhatsApp / SMS yang berisi ancaman!
Jangan Bayar Kalau Tidak Ada Dasar Hukum!
Jika ada oknum yang minta uang keamanan / uang koordinasi / uang THR tanpa dasar hukum, jangan bayar!
Jika perusahaan membayar, oknum akan datang lagi dan lagi!
Minta Pendampingan Hukum!
Minta pendampingan dari asosiasi pengusaha: Apindo, HKI, Kadin, FSPMI, dll.
Jangan Lawan Sendiri!
Jika oknum datang beramai-ramai dan mengintimidasi, jangan lawan sendiri! Segera hubungi polisi!

M.CHAIRUL

Exit mobile version