Lebak_HARIANESIA.COM— Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah mendapat sorotan dari Aktivis Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB). Di tengah tuntutan penghematan belanja daerah, Aktivis KPKB menilai pemerintah pusat, kementerian, serta sejumlah lembaga negara juga harus melakukan evaluasi serius terhadap penggunaan anggaran.
Ketua Umum Aktivis KPKB, Dede Mulyana, menilai efisiensi tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh tingkatan pemerintahan harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan uang negara.
“Kalau pemerintah daerah diminta efisiensi, pemerintah pusat, kementerian dan lembaga negara lainnya juga harus memberikan contoh. Jangan sampai masyarakat daerah diminta berhemat, sementara di tingkat pusat masih ditemukan pemborosan anggaran dan dugaan penggelembungan atau mark-up dalam kegiatan tertentu,” ujar Dede.
KPKB meminta pemerintah melakukan audit dan evaluasi terhadap berbagai program serta belanja yang dinilai tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Jangan sampai kebijakan efisiensi justru menjadi kebijakan yang tidak tepat sasaran. Anggaran negara adalah uang rakyat. Setiap rupiah harus kembali untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Aktivis KPKB juga mendorong aparat pengawasan dan penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap temuan atau laporan yang memiliki bukti mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran.
“Efisiensi harus berlaku untuk semua. Jangan rakyat yang terus diminta berhemat, sementara pemborosan anggaran dibiarkan. Pemerintah harus berani membenahi sistem penganggaran dari pusat sampai daerah,” pungkas Dede Mulyana.
Red
