BANDUNG_HARIANESIA.COM– Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial B.K., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Tahun Anggaran 2024.
Penahanan dilakukan pada Jumat (13/11/2026), setelah tersangka menjalani pemeriksaan oleh penyidik selama kurang lebih enam jam. Selanjutnya, B.K. dititipkan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung untuk masa penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.
Kasus ini menjadi sorotan serius karena proyek pembangunan yang bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) dan masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp25.982.542.357,20 atau sekitar Rp25,98 miliar.
Berdasarkan kronologi penyidikan, proyek CWP-03 memiliki nilai kontrak awal sebesar Rp47.165.742.000. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Arkindo dengan jangka waktu 210 hari kalender, berdasarkan kontrak Nomor 187/E4.5.3/10/2024 tertanggal 3 Juni 2024.
Dalam perjalanannya, terdapat perubahan kontrak melalui addendum pekerjaan tambah kurang sehingga nilai kontrak meningkat menjadi Rp52.484.000.000, dengan masa pelaksanaan diperpanjang menjadi 231 hari kalender atau hingga 20 Januari 2025.
DIDUGA GUNAKAN JAMINAN TIDAK SAH, PROGRES PEKERJAAN HANYA 75,34 PERSEN
Dalam proses penyidikan, tersangka D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu atas nama Bank BRI dan Bank Mandiri.
Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran.
Sementara itu, tersangka B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada pihak bank terkait keabsahan dokumen jaminan tersebut sebelum penandatanganan kontrak.
Persoalan semakin serius ketika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa progres fisik pekerjaan yang berhasil diselesaikan hanya mencapai 75,34 persen. Artinya, masih terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 24,66 persen.
Namun, meskipun progres fisik belum mencapai 100 persen, pembayaran kepada penyedia jasa diduga tetap direalisasikan sebesar 100 persen dari nilai kontrak.
Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek penting yang didalami penyidik dalam mengungkap dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut.
KERUGIAN NEGARA HAMPIR RP26 MILIAR
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp25.982.542.357,20.
Nilai tersebut menjadi perhatian serius mengingat proyek yang seharusnya mendukung pembangunan fasilitas pendidikan dan kegiatan konvensi di lingkungan UPI justru terseret dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.
Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa tersangka D.W.R. pada 10–11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah. Pemeriksaan dilakukan di lokasi tersebut karena yang bersangkutan saat ini tengah menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.
DUA TERSANGKA, PENYIDIKAN TERUS BERJALAN
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan dua orang tersangka, yakni B.K. selaku PPK dan D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.
Keduanya disangkakan dengan ketentuan pidana primair Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara secara subsidiair, disangkakan Pasal 604 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penahanan terhadap B.K. merupakan bagian dari proses penyidikan untuk kepentingan penanganan perkara lebih lanjut.
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara. Penggunaan dokumen jaminan, pengendalian progres pekerjaan, hingga mekanisme pencairan pembayaran harus dijalankan sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas.
Publik tentu berharap Kejati Jawa Barat mengusut perkara ini secara tuntas, transparan, dan profesional, termasuk menelusuri aliran dana serta memastikan pertanggungjawaban seluruh pihak yang terbukti terlibat sesuai hukum yang berlaku.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Status tersangka tidak serta-merta menjadikan seseorang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Heri
