BOGOR – Harianesia.com_ Kegiatan pembangunan pemagaran Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cibinong 1, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan dan ditemukan sejumlah hal yang diduga tidak sesuai dengan standar pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Di antaranya, pekerjaan yang diduga tidak menggunakan lantai kerja serta para pekerja yang terlihat tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD).
Pada Jumat (13/11/2026), team awak media mendatangi lokasi pembangunan untuk melakukan pemantauan. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, pekerjaan pemagaran tersebut dilaksanakan oleh PT Mahkota Kencana Sejahtera, dengan konsultan pengawas yang tercantum sebagai PT CV Bardhi Arthadana. Adapun nilai anggaran pekerjaan tersebut sebesar Rp257.833.000.
Saat dikonfirmasi, salah seorang pekerja yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan bahwa dirinya bersama pekerja lainnya telah melaksanakan pekerjaan selama kurang lebih tiga hari.
“Kami sudah tiga hari bekerja. Sampai saat ini, pihak konsultan pengawas maupun pelaksana belum pernah kami lihat di lokasi. Kami bekerja atas perintah bos,” ungkapnya.
Keterangan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, mengingat keberadaan konsultan pengawas sangat penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, serta standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Tim awak media kemudian berupaya melakukan konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Namun, saat mendatangi kantor dinas terkait, tim hanya bertemu dengan petugas keamanan (sekuriti), sementara pihak yang berwenang belum berhasil ditemui hingga berita ini diterbitkan.
Menanggapi temuan tersebut, Ketua DPD Forum Wartawan Pemantau Peradilan (FORWARA), Juniar Irwan M, turut angkat bicara. Ia mempertanyakan keberadaan konsultan pengawas dan pelaksana pekerjaan yang menurut keterangan pekerja belum terlihat di lokasi.
“Sejak dimulainya pekerjaan pembangunan pemagaran SDN Cibinong 1, seharusnya pihak pelaksana dan konsultan pengawas memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan. Jangan sampai pekerja dibiarkan bekerja tanpa pengawasan yang memadai. Lalu, apa fungsi konsultan pengawas yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pemerintah?” tegasnya.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor segera melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut, termasuk mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap spesifikasi teknis dan standar keselamatan kerja.
“Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan kontrak maupun standar keselamatan kerja, kami meminta dinas terkait mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai anggaran pemerintah tidak diimbangi dengan kualitas pekerjaan dan perlindungan keselamatan para pekerja,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Mahkota Kencana Sejahtera, konsultan pengawas, maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait temuan tersebut. Awak media masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
Mawar
