Pedagang Kios UMKM Transmart Cibubur Gelar Family Gathering di Cisarua, Pererat Silaturahmi dan Kekompakan

Bogor – Para pedagang usaha makanan yang menempati kios milik pemerintah di UMKM Transmart Cibubur mengadakan acara family gathering yang berlangsung meriah di Villa Ungu Pinus, yang beralamat di Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Rabu (04/06/2025).

Kegiatan ini hanya diikuti oleh sekitar lima kios yang memilih untuk tutup sementara demi mengikuti acara tersebut. Selain itu, para pedagang juga mengundang Ketua DPC-JPKP Nasional Kota Depok, Muhamad Antonius, yang hadir bersama bendahara JPKP, Srimulyani, sebagai bentuk silaturahmi dan penguatan hubungan antarpelaku UMKM.

Baca Juga : Kejati Kepri Sosialisasi Pencegahan TPPO kepada Aparatur dan Perwakilan Warga se-Kecamatan Lubuk Baja Batam

Acara berlangsung penuh kehangatan dan tawa, diselingi dengan makan bersama secara lesehan beralaskan daun pisang, dengan aneka menu khas yang telah disiapkan oleh para peserta.

Salah satu pedagang, Pak Yanto, menyampaikan rasa senangnya atas terselenggaranya acara ini.
“Saya sangat senang dengan adanya family gathering ini. Selain sebagai ajang silaturahmi antarpedagang, kekompakan dan rasa kekeluargaan juga tetap terjalin solid,” ujar Yanto.

Baca Juga : Kemegahan Budaya: Lembaga Kebudayaan Depok Hadirkan Pentas Seni Kolosal di Jakarta Global University

Ketua DPC-JPKP Nasional Kota Depok, Muhamad Antonius, turut mengapresiasi kegiatan tersebut.
“Saya sangat berterima kasih atas undangan dari para pedagang kios UMKM Transmart Cibubur yang berlokasi di Jalan Alternatif Cibubur, Harjamukti, Cimanggis, Depok. Saya berharap acara family gathering ini bisa menjadi ajang silaturahmi dan mempererat rasa kekeluargaan, sekaligus menjadi contoh positif bagi pelaku UMKM lainnya di Kota Depok,” ujar Antonius.

Baca Juga : Menhan Sjafrie Tinjau Penertiban Tambang Timah Ilegal di Hutan Produksi Bangka Tengah Bangka Tengah – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi penertiban tambang timah ilegal yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Dusun Nadi, Bangka Tengah, Rabu (19/11/2025). Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan produksi—wilayah yang seharusnya dilindungi dari eksploitasi tanpa izin. Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menerima laporan bahwa aktivitas penambangan berlangsung di area seluas 262,85 hektare, seluruhnya beroperasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). Ketiadaan izin tersebut menguatkan dugaan bahwa praktik tambang ilegal ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara terorganisir dengan dukungan peralatan berat. “Penertiban ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut keamanan, kerusakan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam yang wajib dipatuhi,” tegas Sjafrie saat meninjau lokasi. Satgas PKH melaporkan sejumlah titik tambang sudah ditutup, sementara alat berat diamankan sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Pemerintah pusat juga menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan aparat penegak hukum guna memastikan aktivitas ilegal tidak kembali muncul. Di Kepulauan Bangka Belitung—wilayah yang sejak lama berada dalam tekanan eksploitasi pertambangan—langkah penertiban ini menjadi ujian konsistensi negara dalam menjaga kawasan hutan produksi dari alih fungsi ilegal. Sejumlah penelitian lembaga independen juga mencatat bahwa aktivitas tambang ilegal berkontribusi signifikan terhadap sedimentasi sungai, penurunan kualitas tanah, hingga memicu konflik lahan dengan masyarakat sekitar. Kementerian Pertahanan memastikan operasi penertiban akan dilanjutkan hingga seluruh wilayah bermasalah benar-benar bersih dari aktivitas ilegal. “Kita ingin memastikan kawasan ini kembali pada fungsi ekologisnya dan aturan negara ditegakkan tanpa kompromi,” ujar Sjafrie. (HR)

Acara ditutup dengan suasana penuh keakraban dan harapan bersama agar kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan secara rutin di masa mendatang.