Senator asal Papua Barat Daya dorong Prabowo evaluasi kabinet ekonomi. Sri Mulyani disebut sebagai opsi pengganti Purbaya untuk menjaga stabilitas rupiah dan memperluas kerja sama global
Guncangan ekonomi global memicu desakan evaluasi kabinet. Senator Paul Fincent Mayor meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai kondisi fiskal Indonesia belum responsif dan membutuhkan figur dengan jejaring global kuat seperti Sri Mulyani Indrawati
JAKARTA_HARIANESIA.COM– Senator Paul Fincent Mayor mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap kabinet bidang ekonomi. Desakan itu disampaikan di tengah volatilitas pasar global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, Sabtu 6/6/2026.
Pernyataan Lengkap Senator Paul Fincent Mayor:
“Dengan kondisi ekonomi global market global dan juga pasar dunia Indonesia, lalu kemudian merambat masuk ke perekonomian Indonesia kita butuh orang seperti Sri Mulyani yang dikenal. Kondisi kita begini maka saya minta Pak Prabowo segera ganti Purbaya agar dapat stabilitas Ekonomi Indonesia, mengingat saat ini kita dalam kondisi tidak baik-baik saja sampai 2032.
Menurutnya Sri Mulyani yang pernah menjabat di IMF World Bank, saya rasa ia cukup nyaman bisa berkomunikasi dengan pasarnya China, Rusia, dan pasar Amerika.
“Kalau Purbaya sama dengan saya dari sipil, bukan orang keuangan”, karena ini menyangkut selamatkan negara, bukan selamatkan perusahaan. Perusahaan pun kita minta konsultasi keuangan kok.. ini negara Bos..!! Dollar sudah mendekati 20.000, Saya minta Purbaya diganti,” tegasnya.
Prioritas Papua Barat Daya
Paul Fincent juga menyoroti prioritas pembangunan di daerah pemilihannya. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk fokus pada 3 program utama yakni Pendidikan, Kesehatan, dan Lapangan Pekerjaan sebagai pondasi dasar pembangunan provinsi baru dengan masyarakat yang heterogen.
Senator PFM menegaskan “Masalah yang paling mendasar adalah pendidikan, kesehatan, serta lapangan kerja bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya kriminalitas di masyarakat Papua bisa teratasi manakala ke-3 hal tadi tercapai. Ia menjabarkan, di dalam undang-undang otonomi khusus anggarannya cukup besar untuk pendidikan 30% dan kesehatan minimal 15%, serta ada prioritas khusus perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua di bidang ketenagakerjaan.
“Ini jadi dasar untuk gubernur serta kepala daerah agar bisa memberikan anggaran untuk Badan Latihan Kerja atau BLK sehingga mereka dapat sertifikasi dan tidak perlu lagi datang ke Jakarta. Dengan sertifikasi mereka dapat masuk kerja ke BUMN-BUMN yang ada di Papua Barat Daya dan juga perusahaan swasta lainnya yang bergerak di bidang pertambangan dan migas,” jelasnya.
Indonesia Gabung BRICS Sudah Tepat
Paul Fincent Mayor juga menegaskan bahwa langkah Indonesia bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada awal 2025 merupakan keputusan yang tepat. Dengan bergabungnya Indonesia, jumlah anggota BRICS kini menjadi sebelas negara, meliputi Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia, dan Iran.
“Sudah tepat kita bergabung ke BRICS. Ini bukan sekadar ikut-ikutan. Indonesia memiliki peran strategis sebagai jembatan Selatan-Global dan dapat diversifikasi mitra ekonomi di luar blok G7,” tegasnya.
BRICS dibentuk untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan geopolitik negara berkembang agar memiliki posisi tawar yang setara dengan negara maju. Salah satu fokus kerja samanya adalah memperluas akses pembiayaan proyek infrastruktur melalui New Development Bank NDB serta mendorong perdagangan yang lebih adil dan inklusif.
“Momentum keanggotaan ini harus dimaksimalkan. BRICS membuka akses pembiayaan baru melalui NDB untuk kebutuhan infrastruktur nasional. Rupiah tetap harus dijaga sebagai identitas kedaulatan, namun kerja sama ekonomi kita perlu diperluas. Kuncinya ada pada Menteri Keuangan yang memahami peta ekonomi global,” jelas Paul Fincent.
Ia menambahkan, dengan posisi sebagai bridge builder, Indonesia dapat melakukan negosiasi yang lebih seimbang dengan negara maju.
Bridge builder artinya “pembangun jembatan”. Dalam hubungan sosial dan politik, _bridge builder_ berarti penghubung atau jembatan komunikasi. Ini merujuk pada seseorang, kelompok, atau negara yang berusaha menciptakan hubungan, meredakan konflik, dan membangun kepercayaan di antara dua belah pihak yang berselisih, misalnya peran Indonesia di kancah global.
Sri Mulyani Indrawati adalah ekonom dan mantan Menteri Keuangan Indonesia. Ia dikenal luas secara global sebagai salah satu pengelola keuangan negara terbaik. Sepanjang kariernya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dan beberapa kali mengemban jabatan Menteri Keuangan di Indonesia.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kementerian Keuangan maupun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum memberikan tanggapan atas pernyataan Senator Paul Fincent Mayor. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak terkait.
Reporter:D. Wahyudi
