“Kalau negara mau kembalikan dana Otsus ke pusat, kami oke-oke saja. Tapi kembalikan juga hak kami.”Eduard Orocomna, MRPB Pokja Adat Teluk Bintuni
TELUK BINTUNI,- Pemangkasan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Papua oleh Pemerintah Pusat kembali menuai protes keras dari Tanah Papua.
Kali ini datang dari Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Pokja Adat Kabupaten Teluk Bintuni.
Anggota MRPB Pokja Adat Kabupaten Teluk Bintuni, *Eduard Orocomna, S.T*, menyebut pemangkasan yang mencapai 81 persen itu bukan sekadar persoalan anggaran. Ini soal negara yang ingkar pada janji Otsus itu sendiri.
Kami memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan juga kepada Negara Republik Indonesia, kembalikan dana Otsus dari kami, Tanah Papua. Sebagai lembaga kultur MRPB Papua Barat dan perwakilan dari Kabupaten Teluk Bintuni, kami sampaikan ini apa adanya,” kata Eduard.
“Otsus Lahir Karena Papua”
Eduard mengingatkan, Otsus tidak lahir dari ruang kosong. Otsus lahir karena negara ingin Papua tetap berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dana Otsus itu kan pemerintah kasih untuk mengamankan situasi dan kondisi Orang Asli Papua, supaya Orang Papua tidak minta merdeka atau tidak dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka disitulah dibentuk Otsus, dikasih Otsus ke Orang Asli Papua,” ujarnya.
Sejak 2001, Otsus berjalan. Kini sudah masuk Otsus Jilid II. Tapi menurut Eduard, hasilnya sama saja: gagal.
Sudah dari tahun 2001 sampai hari ini, Pemerintah Pusat sudah gagal di Tanah Papua. Masuk di Otsus Jilid I, masuk di Otsus Jilid II, ini Pemerintah Pusat mau kembalikan kami, kembalikan,” tegasnya.
“Dipangkas Berlapis”
Yang membuat MRPB semakin geram, pemangkasan itu terjadi berlapis. Setelah Otsus dipangkas, DBH Migas yang bersumber dari Otsus ikut dipangkas lagi.
Dana Otsus itu kemarin sudah dipangkas, sekarang dana bagi hasil migas yang bersumber dari Otsus mereka pangkas lagi. Ini yang jadi pertanyaan,” kata Eduard.
Padahal, kata dia, Otsus hanya diberikan kepada tiga daerah di Indonesia: Papua, Aceh, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Yang kami persoalkan ini karena kami sudah ada di Negara Republik Indonesia, kami bergabung dan kami dinyatakan kami adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga dikasih Otonomi Khusus ini untuk kami di Papua, Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujarnya.
“Lebih Baik Jadi Tuan di Negeri Sendiri”
Bagi Eduard, jika negara terus memangkas, maka jalan keluarnya jelas: kembalikan hak Orang Asli Papua untuk menjadi tuan di atas negerinya sendiri.
Ia yakin, Orang Papua bisa hidup mandiri tanpa Otsus, karena Tanah Papua sendiri sudah menyediakan semuanya.
Berikan kami punya hak kebebasan bagi kami Orang Asli Papua, kami mau jadi tuan di atas negeri kami sendiri. Kami ditanam apa saja tidak susah untuk makan. Sumber daya alam atau hasil-hasil yang ada di Papua cukup kita bisa makan. Sayur-sayuran macam gedi, semua sudah lengkap. Karena Papua kami tidak usah agung, kami tidak butuh yang namanya dana Otsus begitu,” katanya.
Eduard menutup dengan sikap yang tegas tapi tenang:
Kalau negara mau kembalikan dana Otsus ke pusat, kami oke-oke saja. Kami terima. Tapi kembalikan juga hak kami.”
(Dwi Wahyudi)
