Beranda Edukasi Ormas dan LSM Kabupaten Bogor Diimbau Kawal Bendera Pusaka dalam Rangka HUT RI Ke-79
EdukasiTNI-POLRI

Ormas dan LSM Kabupaten Bogor Diimbau Kawal Bendera Pusaka dalam Rangka HUT RI Ke-79

Adminesia2 min baca
Ormas dan LSM Kabupaten Bogor Diimbau Kawal Bendera Pusaka dalam Rangka HUT RI Ke-79
Ormas dan LSM Kabupaten Bogor Diimbau Kawal Bendera Pusaka dalam Rangka HUT RI Ke-79

Harianesia.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-79, berbagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lembaga nirlaba lainnya di Kabupaten Bogor diimbau untuk turut serta dalam kegiatan pengawalan Bendera Pusaka. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor melalui surat edaran dengan nomor 000.1.5/Biasa/Bakesbangpol-2024, yang merujuk pada radiogram dari Penjabat Bupati Bogor, nomor 400.14.1.1/184-PROKOPIM, tertanggal 7 Agustus 2024.

Kegiatan pengawalan Bendera Pusaka ini akan dilaksanakan pada Kamis, 15 Agustus 2024, dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Pengawalan akan dilakukan dengan mengenakan seragam organisasi masing-masing dan akan dimulai dari Prapatan Nanggung Panyaungan (Tugu Antam) Desa Kalong, Kecamatan Leuwisadeng, dan berakhir di Lapangan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor.

Bakesbangpol Kabupaten Bogor menegaskan bahwa partisipasi dalam kegiatan ini bersifat sukarela, namun sangat diharapkan mengingat pentingnya momen bersejarah ini. Kegiatan pengawalan ini merupakan bagian dari rangkaian acara HUT RI ke-79 di tingkat Kabupaten Bogor, yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat.

Baca Juga :  Kasad : Batalyon Penyangga Daerah Rawan Dukung Keamanan dan Percepatan Pembangunan

Stefanus Diaz, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Kabupaten Bogor, menyatakan kesiapan organisasinya dalam mendukung penuh kegiatan ini. “Kami telah menerima arahan langsung dari Ketua Umum, Bapak H. Hercukes Rosario Marshal, bahwa GRIB Jaya harus aktif dalam kegiatan massal bersama masyarakat. Kami akan mengawal Bendera Pusaka dengan sebaik mungkin, serta melibatkan anggota kami hingga ke tingkat ranting,” ujarnya.

Baca Juga :  Sinergitas TNI Polri Wilayah Hukum Polsek Babakanmadang Giat Cooling Sistem Menjalin Kedekatan Warga Binaan Dialog Kamtibmas Dan Ajak Jaga Kondusifitas Wilayah

Diaz juga menambahkan bahwa partisipasi GRIB Jaya dalam kegiatan ini bukan hanya bentuk kecintaan terhadap negara, tetapi juga sebagai upaya memperkuat solidaritas di antara anggota dan masyarakat secara keseluruhan. “Kami ingin menunjukkan bahwa GRIB Jaya hadir untuk menjaga persatuan dan semangat kebangsaan di Kabupaten Bogor,” tambahnya.

Dengan adanya dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Ormas, LSM, dan lembaga nirlaba, diharapkan pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan rasa kebangsaan dan semangat gotong royong di Kabupaten Bogor.

Baca Juga :  Patroli Dini Hari Sat Samapta Polres Bogor, Cegah Tawuran dan Gangguan Kamtibmas

Reporter : Agus

Pos Terkait

Edukasi
Menhan Sjafrie Tinjau Penertiban Tambang Timah Ilegal di Hutan Produksi Bangka Tengah Bangka Tengah – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi penertiban tambang timah ilegal yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Dusun Nadi, Bangka Tengah, Rabu (19/11/2025). Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan produksi—wilayah yang seharusnya dilindungi dari eksploitasi tanpa izin. Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menerima laporan bahwa aktivitas penambangan berlangsung di area seluas 262,85 hektare, seluruhnya beroperasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). Ketiadaan izin tersebut menguatkan dugaan bahwa praktik tambang ilegal ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara terorganisir dengan dukungan peralatan berat. “Penertiban ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut keamanan, kerusakan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam yang wajib dipatuhi,” tegas Sjafrie saat meninjau lokasi. Satgas PKH melaporkan sejumlah titik tambang sudah ditutup, sementara alat berat diamankan sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Pemerintah pusat juga menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan aparat penegak hukum guna memastikan aktivitas ilegal tidak kembali muncul. Di Kepulauan Bangka Belitung—wilayah yang sejak lama berada dalam tekanan eksploitasi pertambangan—langkah penertiban ini menjadi ujian konsistensi negara dalam menjaga kawasan hutan produksi dari alih fungsi ilegal. Sejumlah penelitian lembaga independen juga mencatat bahwa aktivitas tambang ilegal berkontribusi signifikan terhadap sedimentasi sungai, penurunan kualitas tanah, hingga memicu konflik lahan dengan masyarakat sekitar. Kementerian Pertahanan memastikan operasi penertiban akan dilanjutkan hingga seluruh wilayah bermasalah benar-benar bersih dari aktivitas ilegal. “Kita ingin memastikan kawasan ini kembali pada fungsi ekologisnya dan aturan negara ditegakkan tanpa kompromi,” ujar Sjafrie. (HR)
Edukasi
Penduduk Miskin di Kabupaten Bogor Turun dari 7,05% menjadi 6,25% pada 2025
Edukasi
Dedi Mulyadi Akan Libatkan Mahasiswa dan Siswa SMK Awasi Proyek Infrastruktur di Jabar
Edukasi
Terinspirasi Hutan Organik, Rudy Susmanto Targetkan Setiap Kecamatan Punya Hutan Kota
Edukasi
Bupati Bogor Dorong Penataan Kawasan Puncak Secara Bertahap dan Terpadu
TNI-POLRI
Polres Jepara Terjunkan Ratusan Personel Amakan Laga Persijap Jepara Vs Semen Padang FC

Baca Juga

Menhan Sjafrie Tinjau Penertiban Tambang Timah Ilegal di Hutan Produksi Bangka Tengah Bangka Tengah – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi penertiban tambang timah ilegal yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Dusun Nadi, Bangka Tengah, Rabu (19/11/2025). Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan produksi—wilayah yang seharusnya dilindungi dari eksploitasi tanpa izin. Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menerima laporan bahwa aktivitas penambangan berlangsung di area seluas 262,85 hektare, seluruhnya beroperasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). Ketiadaan izin tersebut menguatkan dugaan bahwa praktik tambang ilegal ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara terorganisir dengan dukungan peralatan berat. “Penertiban ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut keamanan, kerusakan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam yang wajib dipatuhi,” tegas Sjafrie saat meninjau lokasi. Satgas PKH melaporkan sejumlah titik tambang sudah ditutup, sementara alat berat diamankan sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Pemerintah pusat juga menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan aparat penegak hukum guna memastikan aktivitas ilegal tidak kembali muncul. Di Kepulauan Bangka Belitung—wilayah yang sejak lama berada dalam tekanan eksploitasi pertambangan—langkah penertiban ini menjadi ujian konsistensi negara dalam menjaga kawasan hutan produksi dari alih fungsi ilegal. Sejumlah penelitian lembaga independen juga mencatat bahwa aktivitas tambang ilegal berkontribusi signifikan terhadap sedimentasi sungai, penurunan kualitas tanah, hingga memicu konflik lahan dengan masyarakat sekitar. Kementerian Pertahanan memastikan operasi penertiban akan dilanjutkan hingga seluruh wilayah bermasalah benar-benar bersih dari aktivitas ilegal. “Kita ingin memastikan kawasan ini kembali pada fungsi ekologisnya dan aturan negara ditegakkan tanpa kompromi,” ujar Sjafrie. (HR)
Edukasi

Bangka Tengah_HARIANESIA.COM_Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi…

Exit mobile version