EdukasiPolitik

Musyawarah Khusus IAKI Di Bandung Tetapkan Ir Herri Suryadi Samosir Sebagai Ketum IAKI Periode 2025-2030

Bandung – Musyarawah Anggota khusus Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia (IAKI) secara aklamasi menunjuk Ketua IAKI Provinsi Sumatera Utara Ir. Herri Suryadi Samosir, M.Si., M.T., IPM., ASEAN Eng sebagai Ketua Umum IAKI Periode Tahun 2025-2030.

Musyawarah khusus yang dipimpin oleh Pimpinan sidang ANDI LIAN S,H, M, H (ketua) DPD IAKI Lampung, BANI BAEHAKI
(sekretaris) DPP IAKI ,
NURHADI PAKAYA, ST (Anggota) Ketua DPD IAKI Gorontalo dilaksanakan di DPP IAKI di komplek perkantoran Surapati Core Bandung Jawa Barat, Sabtu (19/7/25).

Menyandang status Ketua Umum IAKI Periode Tahun 2025-2030, Heri menyatakan apresiasinya atas aklamasi DPP ditambah 17 suara DPD yang mendorong dirinya menjadi pemegang tongkat estafet kepemimpinan para ahli konstruksi se-Nusantara tersebut.

“Saya menerima amanah ini. Dan komitmen saya IAKI ini kedepan dengan kepengurusan yang baru ini akan makin menunjukkan kemanfaatan untuk masyarakat dan bangsa,” ungkap Herri Suryadi Samosir pasca dikukuhkan sebagai Ketum IAKI Periode 2025-2030.

Ketum IAKI menyampaikan bahwa dalam waktu dekat bersama IR. BANI BAEHAKI
Sebagai Sekjend segera menyusun formatur kepengurusan berikut dengan merangkaikan jadwal pelantikan kepengurusan.

“Setelah ini, saya bersama Sekertaris akan segera membuat formatur kepengurusan DPP, dilanjut dengan agenda acara pengukuhan Ketua dan Pengurus DPD tingkat wilayah di lebih 17 Provinsi,” imbuh dia. Herri begitu sapaan akrab Ketum IAKI juga memastikan beberapa program kegiatan selama kepemimpinan dengan maksud untuk lebih mengibarkan wadah organisasi IAKI untuk bisa lebih terlibat dengan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur pemerintah sesuai dengan arahan Presiden RI.

“Dalam waktu dekat juga akan kita akan bersurat ke kementrian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan juga kementrian Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam rangka silaturahmi dan memperkenalkan kepengurusan IAKI Periode 2025-2030,” tegasnya.

Pernyataan tersebut seirama dengan Ir Bani Haeki selaku Sekjend IAKI yang menegaskan komitmen kepengurusan IAKI di periode saat ini untuk mengibarkan sayap-sayap organisasi di total 38 Provinsi sebagai wujud nyata turut mensukseskan program pembangunan tingkat pusat dan daerah.

“Formatur kepengurusan DPP insyallah segera akan kami rampungkan, agenda pengukuhan Ketua dan Pengurus DPD kita kebut perumusannya. Termasuk membuat AHU Kemenkumham sebagai payung hukum IAKI Periode Tahun 2025-2024 dan agenda nasional audiensi dengan Kemen PU dan Kemen Perumahan akan segera kita fokuskan pasca putusan aklamasi musyawarah khusus yang bersejarah ini,” ungkapnya.

Sekjend IAKI juga mendorong para ahli maupun pelaku konstruksi di berbagai daerah untuk bisa bergabung dengan wadah IAKI untuk bersama membangun bangsa. “Kita juga membuka program menghadirkan sertifikasi konstruksi setara dengan lembaga yang mengeluarkan sertifikasi resmi bagi para calon anggota dari IAKI,” tegasnya.

Penyerahan bendera petaka dari Pimpinan sidang kepada Ketua Umum IAKI terpilih Ir. Herri Suryadi Samosir, M.Si., M.T., IPM., ASEAN Eng sebagai Ketua Umum Periode Tahun 2025-2030 menjadi seremonial penutupan acara Musyawarah Khusus IAKI (Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia) Periode Tahun 2025-20230.

Menhan Sjafrie Tinjau Penertiban Tambang Timah Ilegal di Hutan Produksi Bangka Tengah Bangka Tengah – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi penertiban tambang timah ilegal yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Dusun Nadi, Bangka Tengah, Rabu (19/11/2025). Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan produksi—wilayah yang seharusnya dilindungi dari eksploitasi tanpa izin. Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menerima laporan bahwa aktivitas penambangan berlangsung di area seluas 262,85 hektare, seluruhnya beroperasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). Ketiadaan izin tersebut menguatkan dugaan bahwa praktik tambang ilegal ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara terorganisir dengan dukungan peralatan berat. “Penertiban ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut keamanan, kerusakan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam yang wajib dipatuhi,” tegas Sjafrie saat meninjau lokasi. Satgas PKH melaporkan sejumlah titik tambang sudah ditutup, sementara alat berat diamankan sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Pemerintah pusat juga menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan aparat penegak hukum guna memastikan aktivitas ilegal tidak kembali muncul. Di Kepulauan Bangka Belitung—wilayah yang sejak lama berada dalam tekanan eksploitasi pertambangan—langkah penertiban ini menjadi ujian konsistensi negara dalam menjaga kawasan hutan produksi dari alih fungsi ilegal. Sejumlah penelitian lembaga independen juga mencatat bahwa aktivitas tambang ilegal berkontribusi signifikan terhadap sedimentasi sungai, penurunan kualitas tanah, hingga memicu konflik lahan dengan masyarakat sekitar. Kementerian Pertahanan memastikan operasi penertiban akan dilanjutkan hingga seluruh wilayah bermasalah benar-benar bersih dari aktivitas ilegal. “Kita ingin memastikan kawasan ini kembali pada fungsi ekologisnya dan aturan negara ditegakkan tanpa kompromi,” ujar Sjafrie. (HR)
Edukasi

Bangka Tengah_HARIANESIA.COM_Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi…

Exit mobile version