BANDUNG, 21 JULI 2026 – Di tengah ratap tangis ribuan pencari kerja yang berjuang di tengah meroketnya angka pengangguran, pemerhati Kebijakan publik memaparkan skandal ketimpangan anggaran di tubuh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung. Data Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) T.A. 2025 memperlihatkan fakta mencengangkan: puluhan miliar rupiah dana APBD diduga habis menguap untuk pesta operasional dan seremonial, sementara porsi untuk peningkatan kualitas pencari kerja justru sangat minim!
Data SiRUP Disnaker Kota Bandung mengungkap anomali belanja publik yang sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Bagaimana mungkin sebuah dinas yang bertugas menekan angka pengangguran justru mengalokasikan anggaran fantastis untuk kebutuhan internal kantor, sementara program yang menyentuh langsung nasib buruh hanya diberi bagian “sisa-sisa”?
Temuan Kunci Ketimpangan Anggaran SiRUP Disnaker Kota Bandung:
Makan-Minum Tembus Rp 9,6 Miliar: Belanja Makanan & Minuman Aktivitas Lapangan menyerap Rp 7,41 Miliar (Posisi No. 2), ditambah Belanja Makan-Minum Rapat sebesar Rp 2,19 Miliar (Posisi No. 5). Total anggaran perut dinas menembus Rp 9,6 Miliar!
Sertifikasi Profesi Hanya Rp 299 Juta: Pos kunci peningkatan kompetensi pencari kerja (Sertifikasi Profesi) hanya diberi alokasi Rp 299,7 Juta. Anggaran ini bahkan kalah besar dibanding pengadaan mobil dinas Mitsubishi Xpander sebesar Rp 327,4 Juta.
Operasional Kantor Luar Biasa: Belanja Bahan/Alat Kantor menduduki posisi puncak sebesar Rp 7,58 Miliar, ditambah Belanja Bahan Lainnya sebesar Rp 2,92 Miliar.
Dominasi Pengadaan Langsung: Hampir seluruh paket bernilai miliaran rupiah ini menggunakan metode Pengadaan Langsung yang minim kompetisi terbuka dan berisiko tinggi terjadi pemecahan paket (budget splitting).
Rakyat Mengantre Kerja, Birokrat Pesta Konsumsi
Ketimpangan ini menjawab teka-teki mengapa rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) justru mencatat penyusutan pekerja sektor formal di Kota Bandung, meski Disnaker gencar mengklaim serapan puluhan ribu tenaga kerja lewat acara seremonial Job Fair. Kesenjangan ini membuktikan bahwa anggaran fantastis APBD tidak dialokasikan untuk membiayai human capital atau melahirkan lapangan kerja baru, melainkan tersedot dalam pusaran kegiatan seremonial, operasional, dan sewa-menyewa penunjang instansi.
Sungguh menyayat hati melihat para pemuda dan ayah dari berbagai sudut Kota Bandung bertaruh nasib dari satu Job Fair ke Job Fair lain dengan harapan hampa, sementara di saat yang sama, uang rakyat miliaran rupiah dibelanjakan untuk makanan, minuman, dan logistik kantor yang tidak memberi dampak riil pada penurunan pengangguran.
“Ini bukan sekadar masalah inefisiensi anggaran, ini adalah bentuk ketidakpekaan moral terhadap penderitaan rakyat! Anggaran makan minum dinas mencapai Rp 9,6 Miliar, tapi untuk sertifikasi ahli pencari kerja hanya dialokasikan Rp 299 juta. Sangat wajar jika Kabid Penempatan Tenaga Kerja harus dievaluasi total dan anggaran ini diaudit oleh Inspektorat serta Kejaksaan!” Tegas Agus Satria Pemerhati Kebijakan Publik Jawa Barat
Tuntut Audit Total dan Reformasi Postur Anggaran
Atas temuan skandal anggaran ini, Aliansi Aktivis Anak Bangsa secara tegas menyampaikan 5 tuntutan mendesak:
Audit Khusus oleh Inspektorat & Kejari:
1. Mendesak Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Bandung untuk memeriksa seluruh DPA, RAB, dan LPJ paket Pengadaan Langsung di Disnaker Kota Bandung yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
2. Evaluasi Total Kabid Penempatan Tenaga Kerja: Menduga kuat adanya kelemahan perencanaan dan pengawasan anggaran penempatan tenaga kerja yang tidak berorientasi pada hasil riil masyarakat.
3. Rombak Postur APBD Ketenagakerjaan: Pangkas anggaran seremonial, makan-minum, dan operasional kantor yang berlebihan, lalu alihkan mayoritas dana untuk Sertifikasi Profesi gratis, Inkubasi UMKM, dan Modal Usaha Padat Karya.
4. Buka Data Conversion Rate Job Fair: Buka ke publik berapa jumlah pencari kerja yang benar-benar mendapatkan kontrak kerja riil, bukan sekadar memamerkan puluhan ribu lowongan di atas kertas.
5. Transparansi Metode Pengadaan: Hentikan pola pengadaan langsung berulang pada paket-paket bernilai fantastis dan buka seluruh proses pengadaan barang/jasa secara akuntabel.
Kami menegaskan bahwa gerakan aksi ini tidak akan surut sampai ada iktikad baik dari Pemerintah Kota Bandung untuk membongkar dan membenahi tata kelola anggaran ketenagakerjaan secara menyeluruh demi kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.
Lepi
