Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bobby Adhityo Rizaldi, terkait perkara dugaan suap pengondisian hasil audit keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Pemeriksaan yang berlangsung pada Senin, 28 September 2026, difokuskan untuk mengungkap jejaring komunikasi serta dugaan aliran pengaruh dari pihak swasta ke ranah internal lembaga pemeriksa keuangan negara tersebut.
Langkah pemeriksaan ini dilakukan guna memetakan secara utuh bagaimana keputusan audit dirumuskan dan apakah terdapat intervensi tidak sah dalam proses penilaian akuntabilitas anggaran daerah. Pemeriksaan terhadap pejabat tinggi lembaga audit ini menandai babak krusial dalam pembongkaran skandal transaksi predikat keuangan daerah.
Pendalaman Alur Penentuan Opini dan Relasi Internal
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa materi pemeriksaan berpusat pada penelusuran hubungan antara tersangka dari pihak swasta, Augusz Dewanggara, dengan sejumlah oknum di jajaran BPK. Tim penyidik berupaya mencari bukti sejauh mana relasi personal dan formal tersebut digunakan untuk mengintervensi independensi tim auditor lapangan.
KPK memandang penting untuk membongkar aksesibilitas pihak non-pemeriksa dalam memengaruhi hasil laporan akhir keuangan daerah. Fokus penyelidikan mengarah pada dugaan adanya perantara yang menjembatani kepentingan pemangku kebijakan daerah dengan aparatur pemeriksa.
“Bagaimana keterkaitan atau hubungan dari pihak swasta tersebut kepada oknum-oknum di internal BPK.”
— Budi Prasetyo
Selain memetakan jejaring personal, penyidik juga mendalami mata rantai teknis penentuan opini laporan hasil pemeriksaan. Penyelidikan menyoroti setiap tahapan berjenjang, mulai dari pemeriksaan tingkat perwakilan di Sumatera Selatan hingga proses verifikasi di kantor pusat BPK RI Jakarta.
Budi Prasetyo menegaskan bahwa verifikasi alur penetapan opini tersebut krusial untuk melengkapi berkas penyidikan perkara suap yang menjerat kepala daerah dan auditor. Seluruh keterangan saksi kunci kini dikonfrontasi dengan dokumen hasil audit serta barang bukti digital yang telah disita penyidik.
“Semuanya masih terus didalami oleh penyidik untuk melengkapi pemberkasan penyidikan perkara ini.”
— Budi Prasetyo
Seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Bobby Adhityo Rizaldi memberikan pernyataan singkat di hadapan awak media. Ia menegaskan telah bersikap kooperatif dan membeberkan semua hal yang diketahuinya terkait perkara tersebut.
“Seluruh keterangan yang dimintakan sudah kami sampaikan sepanjang pengetahuan saya. Adapun mengenai materi penyidikan, hal itu bukan kapasitas kami. Jadi, silakan langsung ditanyakan kepada penyidik KPK.”
— Bobby Adhityo Rizaldi
Jejak Penggeledahan dan Perubahan Status Opini Audit
Pemeriksaan pada pengujung September 2026 ini merupakan kali kedua Bobby dimintai keterangan oleh tim penyidik komisi antirasuah. Sebelumnya, KPK telah memanggil dan memeriksa mantan legislator tersebut pada 16 Juli 2026 dengan substansi perkara serupa.
Pada pemeriksaan pertamanya, penyidik mengonfirmasi pengetahuan saksi mengenai sepak terjang Augusz Dewanggara yang disinyalir memegang akses istimewa dalam mengarahkan hasil pemeriksaan di Muara Enim. Hubungan kerja di masa lalu antara keduanya menjadi salah satu pintu masuk penyidik untuk menelisik asal-usul pengaruh tersangka swasta tersebut.
Inti persoalan materiil yang tengah didalami adalah dugaan manipulasi opini laporan keuangan dari yang semula dinilai wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). Predikat audit tertinggi ini diduga menjadi komoditas transaksional demi menjaga citra tata kelola keuangan pemerintah kabupaten setempat.
Sebelum pemanggilan saksi dilakukan secara maraton, tim penyidik KPK telah mendatangi dan menggeledah kediaman pribadi Bobby pada rentang 13 hingga 14 Juli 2026. Dalam kegiatan penindakan itu, petugas menyita sejumlah perangkat elektronik guna diteliti kandungan datanya.
Penyidik kemudian melakukan ekstraksi digital terhadap barang bukti elektronik tersebut untuk melacak jejak percakapan, instruksi tertulis, maupun transaksi yang relevan. Data digital tersebut dinilai krusial guna memperkuat konstruksi pasal suap dan pemufakatan jahat yang tengah dibangun.
Kronologi Operasi Tangkap Tangan di Muara Enim
Perkara rasuah ini bermula dari rangkaian penindakan tertutup melalui operasi tangkap tangan yang dilancarkan lembaga antirasuah pada awal Juni 2026. Penindakan tahap awal pada 7 hingga 8 Juni 2026 mengungkap dugaan praktik lancung dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di Muara Enim.
Dari hasil penindakan perdana tersebut, KPK menetapkan empat orang tersangka yang terlibat dalam pusaran korupsi proyek infrastruktur tahun anggaran 2025–2026. Penyelidikan awal tersebut membuka petunjuk baru mengenai adanya kongkalikong yang lebih luas, termasuk pengamanan predikat audit keuangan daerah.
Bergerak cepat berdasarkan temuan awal, KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan lanjutan pada 10 Juni 2026. Tepat sehari setelah penindakan kedua itu, komisi mengumumkan penetapan lima orang tersangka dalam klaster pengondisian audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim.
Para tersangka yang dijerat dalam klaster manipulasi audit laporan keuangan tersebut mewakili unsur pemerintah daerah, pelaksana teknis audit, serta perantara swasta:
- Bupati Muara Enim Edison ditetapkan sebagai tersangka pemberi arahan dan pihak penerima manfaat politik dari pengondisian predikat audit anggaran daerah.
- Cory Erin Hardi terjerat dalam kapasitasnya sebagai pihak yang diduga turut memfasilitasi koordinasi serta pengaturan pembiayaan suap di tingkat lokal.
- Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika Nur Alawi disangka berperan sebagai penyedia sokongan dana yang dialirkan untuk memuluskan kesepakatan gelap tersebut.
- Pihak swasta Augusz Dewanggara dijerat sebagai perantara strategis yang memanfaatkan kedekatan relasi birokrasi guna mengatur alur pemeriksaan laporan keuangan.
- Aparatur Sipil Negara BPK RI Titin Rita Lestari ditetapkan sebagai tersangka penerima yang diduga mengamankan perolehan status opini audit di lapangan.
KPK mengidentifikasi tersangka Augusz Dewanggara memiliki rekam jejak sebagai mantan staf ahli dari Bobby Adhityo Rizaldi saat aktif di lembaga pemerintahan. Kedekatan fungsional ini disinyalir menjadi modal bagi pihak swasta tersebut untuk menjalin komunikasi informal dengan unsur pengawas.
Di sisi lain, tersangka Titin Rita Lestari tercatat pernah memegang posisi strategis sebagai Ketua Tim Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Sumatera Selatan. Posisi tersebut memberikannya wewenang teknis yang leluasa dalam menyusun kertas kerja pemeriksaan serta merumuskan draft awal opini laporan keuangan daerah.
Pertanyaan Umum
Mengapa Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi diperiksa KPK?
Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami mekanisme penentuan opini audit BPK dari tingkat perwakilan hingga kantor pusat, sekaligus mengonfirmasi relasi tersangka swasta Augusz Dewanggara yang merupakan mantan staf ahlinya.
Apa perkara pokok yang melatarbelakangi pemeriksaan BPK ini?
Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap pengondisian laporan audit keuangan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025 agar status opininya dinaikkan dari wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian.
Siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka kasus audit Muara Enim?
KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu Bupati Muara Enim Edison, Cory Erin Hardi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika Nur Alawi, pihak swasta Augusz Dewanggara, dan ASN BPK RI Titin Rita Lestari.
Sumber: JPNN.com
