WAMENA, 13 November 2026 – Dewan Pimpinan Daerah II Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD II KNPI) Kabupaten Jayawijaya mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan penyaluran 141.945 kilogram (±141,9 ton) beras bantuan untuk masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Beras itu diduga ditarik sepihak oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan pada 25 September 2026.
KNPI menilai kasus ini bukan sekadar persoalan administrasi. “Ini adalah dugaan pengkhianatan terhadap rakyat. Pemerintah pusat menghadirkan perlindungan sosial di tengah kesulitan hidup warga, tetapi alur distribusinya justru ditutup rapat seperti urusan gelap. Ribuan warga pemilik hak tidak tahu apa-apa,” tegas Ketua DPD II KNPI Jayawijaya, HENGKY HILAPOK.
Tuntutan KNPI
1. Gubernur Papua Pegunungan diminta segera mencopot atau menonaktifkan Kepala Dinas Sosial dari jabatannya selama proses pemeriksaan berjalan.
2. Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK diminta menyelidiki dugaan tindak pidana tanpa tebang pilih, termasuk menelusuri siapa saja aktor di balik penarikan dan penyaluran beras tersebut.
3. Pemerintah Provinsi diminta membuka secara terang data volume, penerima, titik distribusi, dan berita acara serah terima beras.
4. BPK dan Inspektorat diminta melakukan audit investigatif atas pengelolaan beras bantuan.
KNPI menilai sikap diam pemerintah provinsi sebagai pembiaran yang merendahkan harkat martabat Orang Asli Papua (OAP). “Perut rakyat dijadikan komoditas oleh birokrat yang miskin empati. Kalau beras bantuan saja bisa menguap tanpa kejelasan, jangan bicara lagi soal pelayanan publik. Pejabat yang merasa kebal hukum dan anti-transparansi tidak layak memegang amanah rakyat,” ujarnya.
KNPI juga memperingatkan bahwa legitimasi moral kepemimpinan di Papua Pegunungan, sebagai daerah otonom baru (DOB), akan runtuh jika pemerintah terus memilih bungkam. “Ini ujian nyata komitmen antikorupsi di provinsi yang baru lahir. Jangan sampai DOB hanya melahirkan birokrasi baru dengan watak lama,” katanya.
1. Otonomi Khusus Papua
– UU No. 21 Tahun 2001 jo. UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua : Pasal 38 mengamanatkan pengelolaan perekonomian untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Papua. Pasal 43 menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat. Pasal 34 mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban penerimaan khusus daerah, yang menuntut tata kelola yang akuntabel.
– UU No. 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan : pemerintahan di provinsi ini wajib dijalankan sesuai semangat Otsus yang berpihak pada OAP.
2. Antikorupsi dan penyalahgunaan wewenang
– UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Tipikor) : Pasal 2 ayat (1) mengatur perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri atau pihak lain dan merugikan keuangan negara. Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan.
– UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN: Pasal 3 menegaskan asas keterbukaan dan akuntabilitas.
– UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : Pasal 10 mewajibkan pejabat menaati asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk keterbukaan. Pasal 17 melarang penyalahgunaan wewenang.
3. Pemerintahan daerah, keterbukaan, dan pangan
– UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : Pasal 58 mengatur asas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk keterbukaan dan akuntabilitas. Pasal 76 melarang kepala daerah menyalahgunakan wewenang.
– UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : Pasal 2 menyatakan informasi publik bersifat terbuka. Pasal 52 mengatur sanksi pidana bagi badan publik yang sengaja tidak menyediakan informasi yang wajib dibuka.
– UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah: mengatur penggunaan Cadangan Beras Pemerintah yang harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai langkah konkret, DPD II KNPI Jayawijaya menggalang konsolidasi bersama tokoh adat, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan di seluruh Lembah Baliem. Gerakan ini ditempuh lewat jalur konstitusional, mulai dari laporan resmi, permintaan informasi publik, hingga aksi damai. KNPI memastikan tidak akan berhenti sampai nasib 141 ton beras itu dibuka terang-benderang dan pihak yang terbukti bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
“Hukum harus tajam ke atas, bukan hanya ke bawah. Rakyat Jayawijaya sedang mengawasi,” pungkasnya.(DW)
Catatan Redaksi: Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini dijamin hak jawabnya. Penyidikan belum dilakukan dan setiap orang berhak atas asas praduga tak bersalah.
Dwi
