Bogor – DPRD Kota Bogor menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan rancangan KUA-PPAS 2026 bersama Pemerintah Kota Bogor, Selasa (4/11/2025).
Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menjelaskan bahwa penetapan KUA-PPAS 2026 adalah rangkaian sebelum penetapan APBD 2026.
Penyampaian Rancangan APBD 2026 dijadwalkan akan dilaksanakan pekan depan pada rapat paripurna.
Adit berharap komposisi kegiatan yang akan dituangkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, efisiensi anggaran dan kegiatan prioritas.
“ini tentu bagian dari perjalanan menuju penyampaian RAPBD yang insya Allah nanti kita jadwalkan pada pekan depan. Kami kegiatan-kegiatan prioritas tetap bisa terlaksana, kemudian yang menjadi kebutuhan masyarakat juga bisa tetap dilaksanakan dengan tetap menyeimbangkan antara kebutuhan dan efisiensi,” jelas Adit.
Dalam rapat paripurna tersebut juga disampaikan komposisi KUA-PPAS 2026 terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp2,954 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp3,057 triliun, pembiayaan daerah sebesar Rp102,502 miliar dengan total APBD Rp3,067 triliun.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyampaikan dalam penyusunan KUA-PPAS 2026, Pemerintah Kota Bogor telah melakukan efisiensi pada beberapa sektor.
“Intinya memang harus ada efisiensi di berbagai sektor. Terutama yang paling menonjol itu adalah pengadaan barang dan jasa, khususnya di alat tulis dan kantor, kemudian juga makan dan minum, bahkan kita juga memikirkan apakah WFH itu juga menjadi bagian dari efisiensi,” jelas Dedie.
Efisiensi ini dilakukan oleh Dedie guna mengoptimalkan ketersediaan anggaran untuk menjalankan visi misi yang telah dituangkan kedalam RPJMD.
