LEBAK_HARIANESIA.COM– Ketua DPD Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB) Kabupaten Lebak, Rusmaedi, mengaku kecewa lantaran surat permohonan audiensi dan klarifikasi yang ditujukan kepada Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) PLN Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, belum mendapatkan respons yang jelas.
Rusmaedi menjelaskan, pihaknya telah melayangkan surat resmi untuk meminta audiensi dan klarifikasi terkait sejumlah persoalan kelistrikan yang menjadi perhatian masyarakat di wilayah Rangkasbitung.
Menurutnya, surat tersebut juga bertujuan untuk meminta penjelasan mengenai seringnya terjadi pemadaman listrik serta banyaknya kabel jaringan internet atau Wi-Fi yang terpasang pada tiang-tiang milik PLN.
“Kami ingin mendapatkan penjelasan langsung dari pihak PLN. Apakah pihak PLN sudah mengetahui kondisi tersebut? Jika sudah mengetahui, apakah pemasangan kabel jaringan internet pada tiang PLN telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku?” ujar Rusmaedi.
Ia menambahkan, pihaknya telah beberapa kali mendatangi kantor PLN Rangkasbitung untuk menindaklanjuti surat yang telah dikirimkan. Namun, hingga saat ini, menurut keterangannya, belum ada jawaban pasti yang diperoleh.
Saat mendatangi kantor tersebut, Rusmaedi mengaku mendapat informasi dari petugas keamanan bahwa pejabat yang hendak ditemui sedang berada di luar kantor atau menjalankan tugas di lapangan.
Kondisi tersebut membuat pihaknya mempertanyakan tindak lanjut atas permohonan audiensi yang telah disampaikan secara resmi.
“Kami datang bukan untuk mencari kesalahan siapa pun, melainkan untuk meminta klarifikasi dan mendapatkan informasi yang jelas. Harapan kami, pihak PLN dapat memberikan ruang dialog agar persoalan yang dikeluhkan masyarakat bisa dibahas secara terbuka,” tegasnya.
KPKB Lebak menilai, persoalan pemadaman listrik perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan kenyamanan dan aktivitas masyarakat. Sementara itu, mengenai pemasangan kabel jaringan internet pada tiang PLN, pihaknya berharap ada penjelasan terkait perizinan, standar keselamatan, serta prosedur teknis yang harus dipenuhi.
Rusmaedi menegaskan bahwa langkah audiensi dan klarifikasi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial lembaga dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.
Ia berharap pihak UPJ PLN Rangkasbitung dapat segera memberikan tanggapan resmi dan menjadwalkan audiensi agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak UPJ PLN Rangkasbitung mengenai persoalan tersebut. Oleh karena itu, klarifikasi dari pihak PLN tetap diperlukan. Sampai saat ini pihak pers masih mencari informasi lebih lanjut dari pihak PLN Sampai berita ini di terbitkan redaksi
Reforter : Dede Mulyana
