Depok_HARIANESIA.COM_27 November 2025 Polemik terkait Proyek Pembangunan Drainase U-Ditch 40×40 di RT 02/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, senilai Rp122.360.000 akhirnya menemukan titik terang. Setelah dilakukan klarifikasi dari berbagai pihak, termasuk unsur RT, RW, warga, serta Kelompok Masyarakat (Pokmas), terungkap bahwa persoalan yang sempat muncul hanyalah akibat kesalahpahaman komunikasi.
Sebelumnya, proyek sempat disorot publik akibat informasi yang dianggap tidak lengkap, terutama terkait mekanisme pengawasan serta permintaan data melalui pesan singkat. Namun klarifikasi para pihak menunjukkan bahwa Pokmas dan pengurus lingkungan sebenarnya sudah menjalankan fungsi mereka sesuai prosedur.
Tatang sutisna selaku ketua LPM menyampaikan bahwa sejak awal warga mendukung penuh pembangunan ini karena drainase menjadi kebutuhan utama untuk mengatasi genangan yang kerap terjadi. Ia menegaskan bahwa hubungan antara warga, pengurus wilayah, dan Pokmas tetap berjalan baik, dan hal-hal yang sempat menjadi sorotan kini sudah dijelaskan secara terbuka.
Di sisi lain, Pengurus Pokmas Cimpaeun menunjukkan sikap terbuka dan responsif dengan segera memberikan klarifikasi untuk memastikan tidak ada ruang untuk kecurigaan atau kesalahpahaman. Mereka menegaskan bahwa permintaan dokumen maupun koordinasi teknis dilakukan semata-mata dalam rangka penataan administrasi dan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan.
Aji pengurus pokmas juga menyampaikan apresiasi atas sikap cepat Pokmas dalam memberikan penjelasan. Mereka berharap proyek ini dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi lingkungan.
Dengan klarifikasi ini, suasana yang sempat menghangat kini berubah menjadi momentum memperkuat sinergi positif antara Pokmas dan media. Semua pihak sepakat bahwa pembangunan drainase bukan sekadar kegiatan fisik, melainkan bentuk nyata gotong royong dalam meningkatkan kualitas lingkungan.
Proyek ini diharapkan menjadi contoh bahwa komunikasi terbuka dan kolaborasi antara media dan Pokmas mampu mencegah salah tafsir dan menjaga kepercayaan publik terhadap program pembangunan daerah. (Tim)
