Padang – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melaksanakan peninjauan enam program unggulan Presiden di Provinsi Sumatera Barat.
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa (Hanneg dan Kesbang) Kemenko Polkam mekatakan peninjuan program nasional itu dilakukan di beberapa sektor.
“Peninjauan dilakukan ke Sekolah Pusat Penyedia Gizi (SPPG) Parak Karakah, pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 35 Parak Karakah, Program Pengecekan Kesehatan Gratis di Puskesmas Pauh, Koperasi Merah Putih di Kelurahan Cupak Tanah, Sekolah Rakyat di Kecamatan Pauh, serta pengumpulan data terkait Program Perumahan Rakyat,” kata Frenky E. Riupassa, pada Senin (25/08/25).
Frenky menegaskan bahwa enam program unggulan Presiden membawa dampak nyata bagi masyarakat.
“Program-program ini menunjukkan kehadiran negara yang nyata. Mulai dari gizi anak, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, semua diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan pentingnya dukungan semua pihak agar pelaksanaan program nasional dapat berjalan lebih optimal.
“Masih ada kendala yang harus segera diatasi, terutama pada penguatan koperasi dan perumahan rakyat. Kemenko Polkam akan terus mengawal agar program prioritas nasional ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Barat,” tegasnya.
Melalui peninjauan ini, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus memastikan manfaat program unggulan Presiden dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus memperkuat kehadiran negara hingga ke akar rumput.
Dalam peninjauan tersebut, Kemenko Polkam menyoroti sejumlah capaian penting. Di antaranya, keberadaan SPPG Pauh yang sejak Juni 2025 telah melayani lebih dari 3.200 penerima manfaat di tingkat SD, SMP, dan SMA. Program ini terbukti tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi lokal dengan melibatkan 47 warga sekitar sebagai tenaga pendukung dan memanfaatkan bahan pangan lokal.
Pada pelaksanaan MBG di SDN 35 Parak Karakah, pihak sekolah menegaskan bahwa program tersebut sangat membantu anak-anak dari keluarga menengah ke bawah, meningkatkan konsentrasi belajar, serta kehadiran siswa di sekolah. Para guru menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan berharap program ini terus berlanjut dan diperluas.
Sementara itu, Program Pengecekan Kesehatan Gratis di Puskesmas Pauh juga mendapat perhatian serius. Pemerintah Kota Padang bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu pemegang KTP Padang. Selain itu, layanan kesehatan gratis dilakukan secara mobile dan menjangkau rumah-rumah warga, terutama bagi lansia, sehingga benar-benar menghadirkan negara di tengah masyarakat.
Di bidang pemberdayaan ekonomi, Kemenko Polkam menyoroti perlunya pendampingan teknis lebih lanjut bagi Koperasi Merah Putih agar dapat beroperasi optimal, serta dukungan pendanaan dari lembaga keuangan BUMN. Harapan besar datang dari para pengurus agar koperasi dapat menjadi pilar ekonomi masyarakat.
Tidak kalah penting, Sekolah Rakyat di Kecamatan Pauh yang menyasar anak-anak penerima PKH dan Bansos juga menunjukkan dampak sosial yang besar. Meski masih menghadapi kendala keterbatasan fasilitas dan dana operasional, keberadaan sekolah ini memberi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk tetap mengenyam pendidikan yang layak.
Adapun untuk Program Perumahan Rakyat, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan lahan dan proses pembebasannya. Pemerintah daerah bersama pusat tengah melakukan survei dan pencarian lahan agar program ini dapat segera terealisasi.
