Yogyakarta_HARIANESIA.COM_ Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyelenggarakan forum sebagai ruang koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan ketahanan siber di wilayah Kalimantan dan IKN tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita perlu memastikan bahwa kebijakan, program, dan dukungan teknis dari Kementerian/Lembaga, Otorita IKN, pemerintah daerah, BSSN, industri, akademisi, serta komunitas dapat berada dalam satu kerangka kepentingan nasional,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Dan Informasi Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto saat membuka acara di Yogyakarta, Rabu (27/6/2026).
Penguatan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Kalimantan juga perlu diselaraskan dengan agenda konektivitas transportasi strategis, termasuk rencana pembangunan jalur Kereta Api Trans Kalimantan. Koridor perkeretaapian tersebut tidak hanya membutuhkan rel dan sarana transportasi, tetapi juga membutuhkan dukungan telekomunikasi untuk sistem persinyalan, komunikasi operasi, pemantauan keselamatan, command and control, komunikasi darurat, integrasi data transportasi, serta layanan digital bagi penumpang dan logistik.
“Oleh karena itu, perencanaan fiber optik, backhaul, 4G/5G, microwave, satelit, dan infrastruktur pendukung lainnya perlu disinkronkan sejak awal. Dengan demikian, pembangunan transportasi di Kalimantan tidak hanya menjadi koridor mobilitas, tetapi juga menjadi koridor digital yang aman, produktif, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Di sisi lain, semakin tinggi integrasi digital IKN dan wilayah Kalimantan, semakin besar pula potensi risiko keamanan siber yang harus diantisipasi. Pusat data, command center, jaringan telekomunikasi, sistem pemerintahan digital, Internet of Things, smart building, transportasi cerdas, serta layanan publik digital merupakan bagian dari ekosistem strategis yang perlu dilindungi secara serius.
“Karena itu, ketahanan siber harus diposisikan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional. Penguatan tata kelola keamanan siber, pelindungan infrastruktur informasi vital, pembentukan dan penguatan SOC, SSOC, CSIRT, sistem peringatan dini, audit keamanan berkala, serta peningkatan literasi keamanan digital bagi ASN dan pengelola sistem menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda,” lanjutnya.
Menurutnya forum hari ini telah memberikan gambaran yang lebih utuh bahwa penguatan infrastruktur telekomunikasi dan ketahanan siber di wilayah Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara merupakan kebutuhan strategis nasional. Kalimantan memiliki peran penting sebagai wilayah penyangga IKN sekaligus simpul pemerintahan, ekonomi, logistik, transportasi, layanan publik, dan pusat pertumbuhan baru.
“Pada aspek keamanan siber, kita memiliki pemahaman bersama bahwa semakin tinggi integrasi digital, semakin besar pula risiko siber yang harus diantisipasi. Pusat data, command center, jaringan telekomunikasi, sistem pemerintahan digital, IoT, smart building, transportasi cerdas, dan layanan publik digital merupakan bagian dari ekosistem strategis yang perlu dilindungi secara serius,” terangnya.
Selain itu, forum ini juga menekankan pentingnya perencanaan yang terintegrasi antara pembangunan infrastruktur fisik, telekomunikasi, pusat data, command center, sistem smart city, dan keamanan siber. Dengan demikian, pembangunan wilayah Kalimantan dan IKN tidak berjalan secara sektoral, tetapi berada dalam satu kerangka ekosistem digital nasional yang aman, tangguh, dan berdaulat.
Forum ini dihadiri oleh Perwakilan Kementerian/Lembaga, unsur TNI/Polri, Pemerintah Daerahdan Forkopimda Daerah Istimewa Yogyakarta, asosiasi, industri telekomunikasi, komunitas teknologi dan keamanan siber, para akademisi, para dekan, dan mahasiswa.
Heri
