Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi evaluasi efektivitas operasi intelijen dalam mendukung penanganan separatisme selama 25 tahun terakhir.
Forum koordinasi tersebut menelaah capaian serta tantangan operasi intelijen nasional selama dua dekade terakhir, khususnya di wilayah Aceh dan Papua.
Hasil evaluasi menunjukkan stabilisasi keamanan di Aceh relatif terkendali setelah perdamaian Helsinki, sementara Papua masih menghadapi dinamika fragmentasi kelompok, propaganda digital, serta kompleksitas sosial dan geografis yang memerlukan pendekatan lebih terpadu.
Rapat dipimpin oleh Kabid Intelijen Pertahanan yang mewakili Pelaksana Harian (Plh) Asisten Deputi Bidang Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional, Paulus Suhendrasmo.
Dalam arahannya, Paulus menegaskan keberhasilan penanganan separatisme sangat bergantung pada orkestrasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga.
“Penanganan separatisme tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada integrasi data intelijen dan kesamaan terminologi agar negara hadir dengan satu suara dan satu arah”, ujar Paulus.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain penyusunan rencana induk operasi intelijen terpadu hingga penguatan integrasi big data intelijen.
Tak cuma itu, kata Paulus, pemerintah juga menyiapkan peningkatan kapasitas intelijen siber, serta harmonisasi regulasi dan terminologi terkait separatisme.
Pendekatan komprehensif juga akan mencakup pembangunan kesejahteraan masyarakat, penguatan pendidikan kebangsaan, serta strategi kontra-propaganda di ruang digital.
Adapun rapat koordinasi ini dihadiri perwakilan berbagai lembaga strategis, termasuk Badan Intelijen Negara, BAIS TNI, Baintelkam Polri, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.
Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi nasional untuk menyatukan langkah, kebijakan, dan perspektif dalam menghadapi dinamika ancaman separatisme.
Melalui penguatan sinergi lintas sektor, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya memastikan respons negara berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
“Kemenko Polkam memastikan sinergi nasional berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan NKRI”, pungkas Paulus.
