Bekasi – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas nasional dari ancaman disinformasi, konten provokatif, dan kerentanan keamanan siber.
Hal itu mengemuka dalam Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) dengan tema “Disinformasi, Konten Provokatif, dan Tantangan Keamanan Siber: Pembelajaran Kerusuhan di Nepal” yang digelar di Bekasi, Rabu (01/10/25).
“Ancaman disinformasi dan konten provokatif tidak bisa dihadapi oleh satu lembaga saja. Diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar ruang digital kita tetap kondusif dan tidak merembet menjadi gangguan keamanan di dunia nyata,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, dalam pernyataannya.
Forum yang dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, TNI/Polri, BUMN, akademisi, komunitas, platform digital, dan media itu membahas strategi deteksi dini, penegakan hukum, serta pembelajaran dari studi kasus kerusuhan di Nepal yang memanfaatkan platform digital untuk mobilisasi massa.
Diskusi juga menekankan pentingnya kolaborasi multipihak, penguatan regulasi, serta optimalisasi teknologi big data dan kecerdasan buatan untuk mencegah eskalasi ancaman dari dunia digital ke aksi fisik.
Rekomendasi Strategis
Dari forum tersebut, sejumlah rekomendasi strategis dihasilkan. “Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis,” tambah Eko Dono.
Rekomendasi itu antara lain:
1. Pembentukan Command Center Keamanan Siber Nasional.
2. Penguatan literasi digital masyarakat.
3. Percepatan mekanisme take down konten negatif.
Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus mendorong koordinasi antarinstansi dan multipihak guna mewujudkan ekosistem digital yang aman, sehat, dan mendukung stabilitas nasional.***
