JAKARTA_ ,Aktivitas pembuangan dan pengangkutan sampah di sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) serta Dipo Lingkungan Hidup (LH) di wilayah Jakarta Selatan memicu tanda tanya besar.
Sejumlah kendaraan bak terbuka atau pikap dengan nomor polisi berkode wilayah luar Jakarta (pelat F) terpantau bebas beroperasi mengangkut muatan sampah di kawasan tersebut tanpa hambatan berarti.
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada Minggu (22/11/2026) siang, aktivitas mencurigakan ini terlihat jelas di kawasan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Tepatnya di Jalan Kebagusan 1, di samping Taman Kebagusan, deretan gerobak sampah tampak terparkir berjejer di bahu jalan bersebelahan dengan beberapa unit mobil pikap bak terbuka yang telah dimodifikasi menggunakan kerangkeng besi.
Salah satu armada pikap berwarna biru yang terparkir di titik kumpul tersebut tampak menggunakan pelat nomor asal luar daerah, yakni F 8157 WU. Keberadaan kendaraan dengan kode wilayah Bogor dan sekitarnya ini menimbulkan pertanyaan mengenai asal-usul sampah yang diangkut serta rute operasionalnya di ibu kota.
Fenomena masuknya armada pengangkut sampah dari luar daerah ke fasilitas pengelolaan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dinilai janggal. Secara aturan administrasi dan standar operasional, pengangkutan maupun pembuangan sampah lintas wilayah menuju TPS di Jakarta Selatan wajib mengantongi izin resmi serta tercatat secara transparan.
Bebasnya kendaraan berpelat F keluar-masuk fasilitas Pemprov DKI ini memunculkan dugaan kuat adanya praktik “mafia sampah” di lapangan. Kondisi tersebut juga memicu kecurigaan adanya dugaan pungutan liar (pungli) Rp 1 juta atau Rp 1,3 juta per armada yang melibatkan oknum petugas di titik Dipo Lingkungan Hidup Jagakarsa Jakarta Selatan.
Jika dibiarkan berlarut-larut, masuknya sampah liar atau kiriman dari luar wilayah ini berpotensi merugikan pengelolaan retribusi daerah DKI Jakarta. Selain itu, volume sampah yang tidak terdata tersebut secara langsung akan membebani kapasitas penampungan sampah yang seharusnya diprioritaskan bagi warga lokal Jakarta Selatan.
Di luar persoalan legalitas armada dan dugaan permainan oknum, keberadaan titik kumpul pengangkutan sampah di Jalan Kebagusan 1 juga menuai keluhan dari masyarakat sekitar.
Deretan gerobak dan mobil pikap berkerangkeng besi yang terparkir sembarangan dinilai sangat mengganggu estetika lingkungan di sekitar area publik Taman Kebagusan.
Menanggapi hal tersebut Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum, Ferdian Bolon, menegaskan bahwa kebebasan akses kendaraan sampah luar wilayah ke fasilitas milik Pemprov DKI adalah pelanggaran prosedur yang tidak boleh dibiarkan.
“Ini bukan sekadar soal aturan administrasi yang dilanggar, tetapi membuka ruang kerugian keuangan daerah yang nyata. Sampah dari luar masuk tanpa izin resmi, tanpa retribusi, dan justru membebani fasilitas yang dibangun dengan uang rakyat Jakarta,” ujarnya saat dihubungi awak media, Minggu (22/11/26) siang.
Lebih lanjut, Ferdian menyoroti dugaan keterlibatan oknum petugas yang diduga membuka akses tersebut. “Jika kendaraan luar wilayah bisa masuk dan membuang sampah dengan lancar di beberapa titik Dipo, sangat sulit dipercaya hal itu terjadi tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang bertugas di lokasi. Ini indikasi kuat adanya pungutan liar yang terstruktur di balik pintu gerbang TPS Dipo LH Kecamatan,” tegasnya.
Ia meminta Inspektorat DKI Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup segera melakukan audit mendalam dan pembersihan terhadap sistem penerimaan sampah di seluruh TPS Dipo di Jakarta Selatan.
“Jangan sampai warga Jakarta sudah membayar retribusi rutin, tetapi sampah yang mereka kelola justru didominasi sampah dari daerah lain yang masuk secara gelap karena dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.
Wartawan berusaha mencoba konfirmasi ke Kepala Suku Dinas LH Jakarta Selatan dan Kasatpel LH Dipo Jagakarsa, Minggu (22/11/26) sore, namun hingga berita ini dimuat tidak merespon pertanyaan wartawan melalui pesan WhatsApp.
Red/Tim




















