Jakarta_HARIANESIA.COM_25 September 2025 – CEO PT Halal Digital Internasional (Halalin) ,Yuliana Z Mega menegaskan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. ia menyebut MBG adalah langkah besar untuk generasi sehat, dan berputarnya ekonomi daerah. “Namun kami memperingatkan ribuan dapur MBG harus segera disertifikasi halal, higienies, dan Haccp.” Tegasnya.
Yuliana mengungkap, saat ini ada lebih dari 8.583 dapur MBG/SPPG berdiri, tetapi hanya 34 dapur (0,4%) yang memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS). “Ini sangat berisiko. Hulu–hilir harus terintegrasi dalam satu ekosistem supaya telusur (traceability) bisa cepat dilakukan. Jika ada masalah, sumbernya bisa segera diketahui dan ditindak tegas. Negara tidak boleh menunggu korban bertambah. UU Perlindungan Konsumen harus jadi pegangan,” tegasnya.
Ia melanjutkan bahwa Halalin mendesak BGN segera menuntaskan sertifikasi halal dapur MBG. “sementara BPJPH kami minta fokus sebagai regulator dan penjamin, bukan larut di teknis.” Yuliana juga menekankan perlunya evaluasi SDM birokrasi agar program Presiden benar-benar berhasil. “Birokrasi harus jadi motor pengawasan, bukan penghambat. Integrasi hulu–hilir dengan GMP, sanitasi, HACCP, dan telusur halal wajib diterapkan di semua dapur,” ujarnya.
Aktivis sosial ini juga menyampaikan kesiapan Halalin untuk dapat mendukung program MBG Pemerintah melalui proses sertifikasi halal serta upaya penjaminan mutu dari hulu hingga hilir. “Program Presiden Prabowo ini sedemikian baik, sehingga harus didukung semua elemen. perbaikan dan evaluasi pelaksanaan harus terus dilakukan simultan, dan berkesinambungan untuk sampai pada penyempurnaan konsep pelaksanaan kepada para pelajar penerima MBG, dimana halalin siap menjadi garda terdepan.” Semangatnya.
Sejalan dengan pandangan Yuliana, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menanggapi serius isu dugaan food tray (nampan makan/ompreng) impor dari China yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung zat berbasis babi. Isu ini menjadi perhatian luas masyarakat karena menyangkut aspek kehalalan dan keamanan konsumen.
Ketua BPKN RI, Mufti Mubarok, menegaskan perlunya kajian komprehensif sebelum kesimpulan dipublikasikan.
“BPKN menekankan pentingnya data dan hasil uji yang valid. Dugaan kandungan babi pada food tray harus dikaji secara ilmiah dengan melibatkan lembaga berkompeten agar publik tidak dirugikan oleh simpang siur informasi,” tegas Mufti.
Mufti menambahkan, isu ini menyangkut hak konsumen atas rasa aman, kenyamanan, serta informasi yang benar sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Jika terbukti ada pelanggaran, tentu harus ada perbaikan, termasuk penggantian produk dan penindakan terhadap pihak yang lalai. Namun jika tidak terbukti, klarifikasi resmi juga penting agar isu tidak berkembang liar,” tutupnya.(PR/HR)
