Istana Kepresidenan mempersilakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pintu itu dibuka Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai Gibran menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11), dalam pertemuan yang berlangsung 2,5 jam.
Dalam pertemuan pagi itu, Gibran menyampaikan dua hal kepada Prabowo. Prasetyo menyebut wapres menyatakan niat mengundurkan diri dari jabatannya, sekaligus memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumen ijazah yang dipersoalkan.
“Ya, kan itu proses hukum ya. Untuk selanjutnya, kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.”
— Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara
Pernyataan itu menegaskan posisi Istana: pemerintah tidak menghalangi langkah hukum Gibran. Prasetyo menyebut proses hukum sebagai jalan yang dihormati, dan mempersilakan permohonan itu ditempuh lewat PTUN.
Alasan pengunduran diri diungkapkan Prasetyo dengan kalimat singkat. Menurut dia, Gibran menyampaikan niat itu sebagai respons atas dinamika yang berkembang menyusul putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ucap Prasetyo.
| Peristiwa | Pertemuan Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden Prabowo |
|---|---|
| Waktu | Selasa (10/11), pagi |
| Durasi | 2,5 jam |
| Lokasi | Istana Kepresidenan Jakarta |
| Agenda | Niat mengundurkan diri dan permohonan membuktikan keabsahan ijazah |
| Jalur pembuktian | Pengadilan Tata Usaha Negara |
| Keterangan resmi | Mensesneg Prasetyo Hadi |
Permohonan membuktikan ijazah disampaikan pada bagian lain pertemuan yang sama. Prasetyo tidak menguraikan bentuk pembuktian yang dimaksud, tetapi menegaskan bahwa jalur yang tersedia adalah PTUN.
PTUN — lingkungan peradilan di Indonesia yang mengadili sengketa tata usaha negara, yakni perselisihan yang timbul akibat keputusan atau tindakan badan serta pejabat pemerintahan.
Dari keterangan itu belum jelas pihak yang akan digugat, objek sengketa, maupun perkiraan waktu pengajuan. Istana juga tidak menyebut lembaga mana yang dipandang berwenang atas dokumen yang dipersoalkan.
Sikap Istana dan Arti “Dipersilakan”
Kata “dipersilakan” dalam pernyataan Prasetyo bukan bentuk dukungan, juga bukan penolakan. Istana memposisikan diri sebagai pihak yang menghormati proses hukum, sementara pembuktian menjadi beban Gibran sendiri.
Pilihan itu terlihat konsisten dengan kalimat Prasetyo yang menyebut “proses hukum” sebagai kerangka utama. Pemerintah, dalam bahasa Mensesneg, tidak mengambil alih persoalan, melainkan menyerahkannya ke mekanisme peradilan.
Yang disampaikan Gibran pun masih berstatus niat. Prasetyo memakai frasa “niatan untuk mengundurkan diri”, bukan pengunduran diri yang telah resmi diajukan atau diterima.
Pertemuan berlangsung tertutup, dan keterangan kepada wartawan disampaikan setelahnya oleh Mensesneg. Tidak ada pernyataan langsung dari Gibran maupun Prabowo dalam keterangan tersebut.
Latar Putusan MK dan MA
Prasetyo menyebut putusan di MK dan MA sebagai latar dinamika yang dihadapi Gibran. Dalam keterangan itu, ia tidak merinci putusan mana yang dimaksud maupun kaitannya dengan persoalan ijazah.
Karena tidak dirinci, hubungan antara putusan-putusan tersebut dan permohonan pengunduran diri belum bisa dipastikan dari pernyataan Istana. Yang tersedia hanya kalimat Prasetyo yang menyebut keduanya secara berurutan.
Dua lembaga itu memang menjadi rujukan dalam banyak perkara yang menyangkut kewenangan negara. Namun, tanpa penjelasan resmi, kaitan spesifiknya dengan langkah Gibran masih terbuka untuk ditafsirkan.
Persoalan Ijazah yang Diminta Dibuktikan
Inti permohonan Gibran adalah keabsahan ijazahnya. Istana tidak menjelaskan dokumen mana yang dimaksud, jenjang pendidikan apa, atau lembaga yang menerbitkannya.
Dengan menyerahkan pembuktian ke PTUN, Istana memindahkan perdebatan dari ruang publik ke ruang sidang. Konsekuensinya, jawaban atas persoalan ini akan bergantung pada proses peradilan, bukan pada pernyataan pejabat di depan pers.
Durasi pertemuan selama 2,5 jam menunjukkan bobot persoalan yang dibawa Gibran. Dalam pertemuan sepanjang itu, dua agenda besar dibahas sekaligus: masa depan jabatan wapres dan pembelaan atas dokumen pendidikannya.
Bagi pemerintahan, permohonan pengunduran diri seorang wakil presiden bukan perkara kecil. Jika berlanjut ke tahap resmi, langkah itu akan membuka babak baru dalam dinamika pemerintahan Prabowo–Gibran.
Sampai keterangan itu disampaikan, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai tindak lanjut permohonan tersebut. Istana juga belum menyampaikan jadwal atau bentuk komunikasi berikutnya dengan Gibran.
Yang tersisa untuk diamati adalah langkah Gibran sendiri. Permohonan ke PTUN, sebagaimana disampaikan Istana, bergantung pada inisiatif wapres untuk mengajukannya, dan bukan pada keputusan yang diambil pemerintah.
Pertanyaan Umum
Apa yang disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo?
Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri sebagai wakil presiden dan memohon kesempatan membuktikan keabsahan ijazahnya. Kedua hal itu disampaikan dalam pertemuan 2,5 jam di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (10/11).
Mengapa Istana menyebut PTUN?
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan pembuktian keabsahan dokumen dapat ditempuh melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Istana menyatakan akan menghormati proses hukum tersebut dan mempersilakan Gibran menempuhnya.
Apakah Gibran sudah resmi mengundurkan diri?
Belum. Prasetyo menyebut yang disampaikan Gibran adalah niatan untuk mengundurkan diri, dan belum ada keterangan bahwa permohonan itu telah diajukan secara resmi maupun diterima.
Sumber: Kumparan
