Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
Edukasi

Eduard Merasa Kecewa sebagai Lembaga Kultur Tidak Dilibatkan dalam Pembahasan DBH Migas

×

Eduard Merasa Kecewa sebagai Lembaga Kultur Tidak Dilibatkan dalam Pembahasan DBH Migas

Sebarkan artikel ini
Banner Iklan Harianesia 468x60

Kami Ditolak, Maka Kami Menolak, “Kami Tidak Diundang, Jangan Harap Kami Setuju” MRP Bintuni Tolak Perdasus DBH Migas

 

Banner Iklan Harianesia 300x600Banner Iklan Harianesia 300x600

MANOKWARI —Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat kembali dibuat jadi penonton dalam pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat adat Papua.

Kali ini, dalam pembahasan paling sensitif: perubahan Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembagian, Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam (DBH Migas).

Kegiatan ini terlaksanakan dalam Focus Group Discussion (FGD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat melalui Bapemperda, bertempat di Ballroom Vita Hotel, Manokwari, pada Jumat (20/12/2026).

Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRK Teluk Bintuni, Romilus Tatuta beserta jajaran anggota, LMA Suku Sebyar, anggota MRP-PB, Anggota DPR Papua Barat Fraksi Otsus, Akademisi, dan unsur terkait tamu undangan lainnya.

Namun, di tengah daftar hadir yang panjang itu, justru perwakilan Pokja Adat MRP Papua Barat dari Kabupaten Teluk Bintuni tidak mendapat undangan resmi untuk hadir dan menyampaikan pandangan adat.

Hal itu disampaikan langsung oleh Eduard Orocomna, S.T, Anggota MRP Papua Barat Pokja Adat, perwakilan Kabupaten Teluk Bintuni.

“Ini harus melibatkan semua elemen. Kami tidak diundang untuk dihadirkan. Saya secara pribadi dan juga sebagai anak tujuh suku, saya sangat kecewa terhadap level provinsi,” ujar Eduard.

Baca Juga :  Romo Kefas: Kemerdekaan 80 Tahun, Toleransi Masih dalam Tahap 'Perjuangan

“BUKAN SEKADAR TIDAK DIUNDANG, TAPI TIDAK DIHARGAI”

Bagi Eduard, persoalan ini bukan sekadar soal administrasi undangan. Ini soal siapa yang dianggap berhak bicara atas tanah, adat, dan hak-hak komunitas Papua.

MRP, kata dia, bukan organisasi pelengkap. MRP adalah lembaga kultural, representasi tujuh suku yang ada di Provinsi Papua Barat, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat adat Papua.

Karena itu, setiap kebijakan yang menyentuh hak masyarakat adat  apalagi soal pembagian uang migas yang bersumber dari tanah adat  wajib dibicarakan bersama sejak awal, bukan setelah diputuskan.

“Ke depan, jangan tidak menghargai kami sebagai lembaga kultural dan juga sebagai perwakilan tujuh suku yang ada di Provinsi Papua Barat,” tegas Eduard.

Ia menegaskan, MRP memiliki kewenangan moral dan konstitusional untuk didengar dalam setiap pembahasan Perdasus. Jika MRP dilewati, maka produk hukum yang dihasilkan berpotensi cacat secara legitimasi adat, karena tidak melibatkan pemilik hak yang sebenarnya.

“POLA LAMA YANG TERUS BERULANG”

Eduard menyebut pola pengabaian ini sudah menjadi kebiasaan lama. Baik di tingkat provinsi maupun di daerah, MRP kerap hanya dipanggil di ujung, saat dokumen sudah hampir jadi, lalu diminta memberi stempel persetujuan.

“Hari-hari ini kebiasaan terjadi di provinsi maupun daerah, karena mereka tidak menghargai lembaga kultural MRP Papua Barat,” ujarnya.

Baca Juga :  DIPERTANYAKAN! Camat Disebut Jarang Berada di Wilayah, Konfirmasi Media Tak Kunjung Dijawab

Pola seperti itu, menurut Eduard, membuat MRP hanya dijadikan sebagai formalitas. Hadir di akhir hanya untuk memenuhi syarat, bukan untuk benar-benar didengarkan pendapatnya.

Padahal, kata dia, jika sejak awal MRP dilibatkan, banyak persoalan bisa dicegah. Termasuk soal keadilan pembagian DBH Migas bagi kabupaten penghasil, kabupaten penyangga, serta masyarakat adat yang selama ini merasakan dampak langsung dari aktivitas migas di wilayahnya.

“SIKAP TEGAS: TOLAK JIKA HANYA DILIBATKAN DI AKHIR”

Karena itu, Eduard menyatakan sikap tegas dan terbuka agar diketahui media dan seluruh masyarakat Papua Barat.

Jika DPR Provinsi membawa hasil pembahasan FGD itu ke MRP untuk dibahas bersama, sementara di awal MRP sengaja tidak diundang dan tidak dilibatkan, maka dari Bintuni ia akan menolaknya.

“Saya dalam prinsipnya, untuk dari pokoknya adat dari Bintuni, saya tolak,” tegas Eduard.

“Jadi hari ini mereka tidak undang saya dan teman-teman dari Bintuni. Jadi untuk besok DPR Provinsi mau bawa untuk kasih ke MRP untuk bahas bersama, nanti saya tolak. Untuk dari Bintuni, nanti kita tolak dan dikembalikan untuk DPR Kabupaten dan Bupati Kabupaten, mereka urus sesuai dengan keputusan mereka,” lanjutnya.

Sikap penolakan ini, kata Eduard, bukan karena ia anti terhadap perubahan Perdasus. Sebaliknya, ia mendukung perbaikan regulasi DBH Migas agar lebih adil dan transparan. Tetapi perbaikan itu harus dilakukan dengan cara yang benar: melibatkan semua pihak sejak awal, terutama MRP sebagai representasi masyarakat adat.

Baca Juga :  Pemprov Jabar Apresiasi Poliran, Siap Kolaborasi Lewat Aplikasi Nyari Gawe

Jika prosesnya tetap mengabaikan MRP, maka hasil pembahasannya tidak akan ia akui sebagai representasi suara adat Bintuni.

“TUNTUTAN: LIBATKAN MRP SEJAK AWAL DENGAN UNDANGAN RESMI”

Tuntutan Eduard sesungguhnya sederhana: hormati prosedur, hormati lembaga.

Bukan sekadar hadir sebagai penonton. Tapi dilibatkan secara resmi, dengan undangan resmi, sejak awal pembahasan, dan diberi ruang untuk menyampaikan pandangan adat.

“Pada akhirnya kita bicara tentang hak-hak komunitas Papua, harus MRP dilibatkan dan juga hadir mendapat undangan yang resmi untuk hadir, kita bicara bersama,” ujarnya.

“Kalau seperti ini saja, ya sudah. Ini namanya mereka tidak menghargai kami dari MRP, Perwakilan Kabupaten Teluk Bintuni, Pokja Adat, yang ada di Provinsi Papua Barat,” pungkasnya.

Eduard berharap, ke depan DPR Papua Barat, Pemerintah Provinsi, dan semua pihak terkait tidak lagi mengulangi pola yang sama. Pembahasan Perdasus DBH Migas harus diulang dengan melibatkan MRP secara bermartabat, agar hasilnya benar-benar berpihak pada masyarakat adat Papua dan tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari.

Dwi Wahyudi

Banner Iklan 1Banner Iklan 1
Banner Iklan Harianesia 120x600