๐๐๐๐๐๐๐๐- 27 Desember 2025 Advokat sekaligus pegiat anti-korupsi, Ananto Widagdo, SH. S.Pd, kembali mengungkap fakta mengejutkan terkait dugaan korupsi dan praktik mafia tanah dalam pembangunan perumahan Sapphire Mansion. Kasus yang telah dilaporkan ke Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Bareskrim Polri ini kini memasuki babak baru dengan ditemukannya indikasi pelanggaran administrasi pertanahan yang fatal.
Ananto Widagdo, praktisi hukum yang dikenal vokal di wilayah Barlingmascakeb, menegaskan bahwa selain masalah pengalihan lahan, terdapat kejanggalan besar pada aspek legalitas bangunan dan penerbitan sertifikat di kawasan elit tersebut.
๐๐๐ฅ๐๐ง๐ ๐ ๐๐ซ๐๐ง ๐๐ณ๐ข๐ง ๐๐ฎ๐๐๐ซ๐ง๐ฎ๐ซ: ๐๐๐ญ๐๐ฅ ๐๐๐ฆ๐ข ๐๐ฎ๐ค๐ฎ๐ฆ
Poin fundamental dalam kasus ini adalah adanya Surat Resmi Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1997 yang menjadi landasan pelepasan tanah desa di Karangrau dan Berkoh. Dalam surat tersebut, tertuang klausul tegas: apabila penggunaan lahan tidak sesuai dengan peruntukan awal yang diajukan (RS/RSS Plus), maka izin tersebut batal demi hukum.
โFaktanya, lahan yang seharusnya untuk rumah rakyat menengah ke bawah justru disulap menjadi kawasan elit Sapphire Mansion. Secara otomatis, berdasarkan ketentuan surat Gubernur tersebut, segala aktivitas dan pengalihan hak atas lahan tersebut seharusnya batal demi hukum karena telah melanggar substansi perizinan,โ tegas Ananto.
๐๐๐ฃ๐๐ง๐ ๐ ๐๐ฅ๐๐ง ๐๐๐ซ๐ญ๐ข๐๐ข๐ค๐๐ญ: ๐๐๐ซ๐๐ข๐ญ ๐๐๐ง๐ฉ๐ ๐๐๐/๐๐๐ ๐ฒ๐๐ง๐ ๐๐๐ก
Hal yang lebih memprihatinkan dan menjadi tanda tanya besar bagi publik adalah terkait legalitas pemanfaatan ruang. Ananto menyoroti bahwa secara aturan hukum tata ruang, setiap bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau yang sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sah.
โHingga saat berita ini diturunkan, diduga kuat tidak ada IMB/PBG yang sah untuk perumahan tersebut sesuai peruntukannya. Yang menjadi pertanyaan besar: Bagaimana mungkin sertifikat bisa terbit sementara syarat utama berupa IMB/PBG tidak terpenuhi? Ini mengindikasikan adanya ‘permainan’ oknum di instansi terkait yang memaksakan penerbitan sertifikat di atas lahan yang bermasalah secara hukum,โ ungkap Ananto dengan nada geram.
๐๐ฎ๐ ๐๐๐ง ๐๐๐ง๐ข๐ฉ๐ฎ๐ฅ๐๐ฌ๐ข ๐๐๐ง ๐๐๐ฌ๐๐ค๐๐ง ๐๐๐ง๐๐ ๐๐ค๐๐ง ๐๐ฎ๐ค๐ฎ๐ฆ
Berdasarkan data kronologis:
* Mei 1997: Izin prinsip terbit untuk RS/RSS Plus seluas 94.110 mยฒ.
* Penyimpangan: Terjadi alih fungsi menjadi hunian elit tanpa revisi izin yang sah secara prosedur hukum.
* Dampak: Kerugian pada aset desa, pengabaian asas kemanfaatan sosial, dan potensi kerugian negara akibat manipulasi pajak serta retribusi perizinan.
Ananto Widagdo mendesak Kortas Tipikor Bareskrim Polri untuk memanggil dan memeriksa pihak pengembang serta oknum pejabat di lingkungan Pemkab Banyumas dan BPN yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tersebut.
โKami tidak akan berhenti sampai aktor intelektual di balik skandal ini terungkap. Ini adalah preseden buruk bagi penegakan hukum tata ruang dan pertanahan di Kabupaten Banyumas,โ pungkasnya.
Tim/Levi
