Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
Edukasi

Diduga Langgar Standar Zonasi dan Cemari Lingkungan, Operasional SPPG di Kebumen Disorot

×

Diduga Langgar Standar Zonasi dan Cemari Lingkungan, Operasional SPPG di Kebumen Disorot

Sebarkan artikel ini
Banner Iklan Harianesia 468x60

Kebumen – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Tradha Rajasa Nagara di Jalan Kutoarjo KM 7, Desa Kalibagor, Kecamatan Kebumen, kini menjadi sorotan.

Fasilitas dapur umum yang beroperasi di atas tanah bengkok desa ini diduga tidak memenuhi standar kelayakan lokasi karena berada dalam satu area dengan pompa bensin registrasi 43.542.13.

Banner Iklan Harianesia 300x600Banner Iklan Harianesia 300x600

Selain isu zonasi, operasional SPPG ini juga dikeluhkan petani setempat. Mereka menduga limbah dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) fasilitas tersebut mencemari saluran irigasi sawah di sekitarnya.

Berdasarkan pantauan tim media di lapangan, air di saluran belakang gedung SPPG tampak keruh dan berbau tidak sedap.

AN seorang petani yang lahannya berbatasan langsung dengan fasilitas tersebut, mengaku mengalami dampak negatif sejak SPPG beroperasi.

“Sejak ada SPPG ini, air sawah jadi gatal-gatal dan bau menyengat seperti bangkai. Jika air ini menyiram tanaman padi, padinya menguning dan tidak subur,” ungkap AN, Selasa (17/11/2026).

Lanjut, AN menambahkan, kondisi tersebut berdampak pada penurunan hasil panen, bahkan ia sempat mengalami gagal panen.

Baca Juga :  GMPRI Apresiasi Langkah Cepat dan Kehadiran Nyata Kemenko Polkam dalam Penanganan Bencana di Sumatera

Namun, ia mengaku enggan menuntut ganti rugi langsung kepada pihak yayasan karena merasa tidak memiliki posisi tawar.

“Saya hanya orang kecil, tidak berani protes. Tapi saya berharap ada pihak berwenang yang mau memeriksa kondisi air ini,” lanjutnya.

Perlu dicatat, penyebab pasti perubahan kualitas air dan gagal panen tersebut masih memerlukan pembuktian ilmiah melalui uji laboratorium oleh instansi terkait, untuk memvalidasi apakah bersumber dari limbah SPPG atau faktor lingkungan lainnya.

Keberadaan dapur umum penyedia Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berdekatan atau satu lokasi dengan pompa bensin juga memicu pertanyaan terkait kepatuhan regulasi.

Merujuk pada pedoman Badan Gizi Nasional (BGN) dan standar keamanan pangan, fasilitas pengolahan makanan wajib terbebas dari sumber pencemaran, debu, asap, dan bahan kimia.

Selain itu, peraturan Kementerian ESDM tentang keselamatan Migas mensyaratkan batas jarak aman antara bangunan umum dengan tangki penyimpanan dan dispenser bahan bakar guna mengantisipasi risiko kebakaran dan kontaminasi emisi.

Menanggapi hal ini, Kepala Desa Kalibagor, Edi Kuatno, membenarkan lokasi SPPG berada di atas tanah bengkok Desa Kalibagor. Namun, ia mengaku tidak mengetahui detail kelengkapan dokumen perizinan fasilitas tersebut.

Baca Juga :  Hukum Narkotika itu Hukum Internasional, Memuat Undercover Buy Dan Control Delivery

“Lokasi tersebut memang di tanah bengkok. Namun terkait perizinan usaha, izin lingkungan, atau persetujuan dari BGN dan Dinas Kesehatan, tidak mengetahui. Saya hanya tahu status tanahnya adalah tanah desa,” terang nya.

Keterangan ini mengindikasikan perlunya transparansi dan audit dari pihak kecamatan maupun inspektorat daerah terkait prosedur pemanfaatan aset desa untuk operasional yayasan.

Guna menerapkan prinsip keberimbangan pemberitaan, tim media telah mendatangi kantor SPPG Yayasan Tradha Rajasa Nagara untuk meminta klarifikasi manajemen.

Saat dilokasi seorang staf meminta tim media menunggu di ruang tamu dengan janji akan dipertemukan dengan manajer.

Namun, setelah menunggu hampir 30 menit, tidak ada perwakilan manajemen atau penanggung jawab yang hadir memberikan tanggapan atas dugaan pelanggaran lokasi maupun keluhan limbah tersebut.

Atas temuan di lapangan dan keluhan warga, publik menanti langkah konkret dari instansi berwenang, antara lain:

1. Badan Gizi Nasional (BGN) & Dinas Kesehatan: Melakukan inspeksi mendadak terkait standar higiene, sanitasi, dan kelayakan zonasi.

Baca Juga :  Socratez Yoman: Orang Asli Papua Tidak Memerlukan Definisi Yang Mengabaikan Sejarah, Marga Dan Tanah Adat

2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kebumen: Mengambil sampel air irigasi untuk uji laboratorium guna memvalidasi dugaan pencemaran limbah domestik.

3. DPMPTSP dan Satpol PP: Memeriksa kelengkapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan izin operasional di atas tanah bengkok.

4. Dinas Pertanian: Melakukan kajian agronomis terkait penyebab gagal panen di sekitar lokasi.

Catatan Redaksi:
Redaksi secara terbuka dari pihak Yayasan Tradha Rajasa Nagara maupun manajemen SPPG untuk memberikan hak jawab, klarifikasi resmi, atau dokumen perizinan yang dimiliki guna meluruskan dugaan yang beredar di masyarakat.

Seluruh temuan terkait dugaan pencemaran lingkungan dan pelanggaran zonasi dalam berita ini berstatus sebagai dugaan awal yang memerlukan pembuktian melalui uji laboratorium resmi dan audit dari instansi berwenang.

Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan terbuka terhadap hak jawab serta hak koreksi dari pihak-pihak yang namanya disebut, sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Mariyo

Banner Iklan 1Banner Iklan 1
Banner Iklan Harianesia 120x600