Praktisi Hukum Desak Penegakan Prinsip Due Process of Law dalam Kasus Dugaan Penyadapan: Siapa End User-nya Harus Dibuktikan Secara Hukum, Bukan Opini
JAKARTA – Praktisi Hukum Ferdinand Hutahaean akan menjadi salah satu narasumber dalam program Interupsi iNews, Kamis (19/11/2026) pukul 21.00 WIB, dengan tema “End User Penyadapan: LSP Atau Ada Dalang?”
Program yang dipandu Ayaa Nufus ini juga menghadirkan Pitra Romadoni (Presiden Petisi Ahli), Yusof Wangania (Praktisi Hukum), dan Sri Radjasa (Pengamat Intelijen), untuk membedah polemik dugaan penyadapan yang menyeret nama institusi dan pihak-pihak tertentu.
Ferdinand menegaskan, dalam perspektif hukum, isu penyadapan tidak boleh berhenti pada tuduhan dan spekulasi politik. Semua harus diuji dengan bukti, prosedur, dan kewenangan yang sah.
> “Penyadapan adalah tindakan yang sangat serius karena menyangkut hak privasi warga negara yang dijamin konstitusi. Dalam negara hukum, penyadapan tidak bisa dilakukan atas dasar perintah lisan, kepentingan, atau asumsi. Harus ada dasar hukum, harus ada izin, dan harus ada pertanggungjawaban.”
> “Pertanyaan yang paling penting bukan sekadar siapa yang melakukan, tapi siapa _end user_-nya, siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima hasilnya, dan untuk kepentingan apa. Itu yang harus dibuktikan secara hukum, bukan dibangun dengan opini.”
3 PRINSIP HUKUM YANG DISOROTI FERDINAND:
1. Legalitas – Harus Ada Dasar Hukum yang Jelas
Penyadapan hanya sah jika dilakukan oleh lembaga yang berwenang, untuk kepentingan penegakan hukum yang diatur undang-undang, dan melalui mekanisme izin yang sah. Di luar itu, penyadapan adalah perbuatan melawan hukum.
2. Akuntabilitas – Tidak Boleh Ada Dalang yang Kebal Hukum
Jika benar ada penyadapan ilegal, maka semua pihak yang terlibat, dari operator, pemberi perintah, hingga penerima manfaat atau _end user_, harus dimintai pertanggungjawaban pidana dan etik secara berjenjang. Tidak boleh berhenti di level pelaksana lapangan.
3. Perlindungan Hak Warga Negara
Ferdinand mengingatkan, pembiaran terhadap praktik penyadapan ilegal akan merusak kepercayaan publik terhadap negara hukum dan institusi penegak hukum.
> “Kalau hari ini kita biarkan penyadapan ilegal tanpa proses hukum yang tegas, besok siapa pun bisa menjadi korban. Hari ini lawan politik, besok bisa wartawan, pengusaha, aktivis, bahkan rakyat biasa. Karena itu negara harus hadir dengan penegakan hukum yang transparan.”
DESAKAN FERDINAND:
Ferdinand mendorong agar:
– Aparat penegak hukum membuka penyelidikan secara transparan dan independen
– Lembaga pengawas melakukan audit terhadap kewenangan penyadapan
– DPR RI menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan alat negara
– Semua pihak yang merasa dirugikan diberi ruang hukum untuk menempuh upaya hukum
> “Negara hukum tidak dibangun dari ketakutan karena merasa disadap, tapi dibangun dari kepastian hukum. Siapa pun yang bersalah harus diproses, siapa pun yang tidak bersalah harus dilindungi.”
Program Interupsi – “End User Penyadapan: LSP Atau Ada Dalang?”
Tayang: Kamis, 19 November 2026, pukul 21.00 WIB di iNews
Dapat disaksikan juga melalui RCTI+ SuperApp dan YouTube Channel Official iNews:
M.chairul
Narasumber:
Ferdinand Hutahaean – Praktisi Hukum




















