Bogor_HARIANESIA.COM_Minggu 14 September 2025, Dugaan penipuan konsumen kembali mencuat di bisnis properti. Nama Bu S, pengusaha yang dikenal mengembangkan cluster perumahan, kini dikecam keras masyarakat. Sejumlah konsumen mengaku dirugikan setelah membayar namun rumah yang dijanjikan tak kunjung ada.
Kasus ini menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Komisi Informasi Publik (KIP) menegaskan, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan terkait legalitas perumahan. Tanpa keterbukaan, konsumen mudah terjebak dalam praktik curang.
Ketua DPD Jawa Barat LSM Indonesia Morality Watch, Edwar, bahkan menyebut kasus ini sebagai indikasi penipuan sistematis berkedok bisnis properti.
“Kami mengecam keras pengusaha yang mempermainkan hak rakyat. Kalau benar terbukti, ini bukan sekadar wanprestasi, melainkan penipuan yang harus ditindak tegas,” ujarnya.
Edwar mendesak pemerintah daerah dan aparat hukum agar tidak tinggal diam. Ia mengajukan beberapa langkah konkret, di antaranya:
Membentuk tim investigasi independen untuk mengaudit legalitas proyek Bu S. Membuka data perizinan secara transparan sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.
Menindak tanpa pandang bulu jika terbukti ada unsur penipuan. Mengawal konsumen ke jalur hukum agar memperoleh ganti rugi dan kepastian.
“Jika aparat hanya diam, ini preseden buruk. Rakyat kecil akan terus jadi korban pengusaha nakal yang rakus keuntungan,” tegas Edwar.
Sementara itu, berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang terbukti menyesatkan konsumen dapat dikenakan sanksi berat, mulai dari pidana penjara hingga denda miliaran rupiah.
Publik kini menunggu ketegasan aparat penegak hukum. Jika benar ada penipuan, Bu Silvi bisa dijerat hukum dan dijatuhi sanksi berat.
