EdukasiUncategorized

BPN Depok Tegaskan: Layanan Akhir Pekan Hanya untuk Warga, Tanpa Perantara!

DEPOK — Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok mengambil langkah nyata untuk memperkuat pelayanan publik yang cepat, bersih, dan transparan. Mulai Sabtu, 26 April 2025, BPN Depok membuka layanan khusus akhir pekan yang diperuntukkan hanya bagi warga Depok, tanpa melalui perantara atau pihak ketiga.


Agus Tresna S.SiT QRMO, Plt Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Depok, menegaskan bahwa layanan ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam memberikan pelayanan yang lebih adil dan langsung kepada masyarakat.

“Silakan warga Depok datang langsung untuk layanan seperti Roya atau peningkatan sertifikat, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Tanpa perantara, tanpa pengecualian,” tegas Agus.

Kebijakan ini tidak hanya membuka akses lebih luas bagi masyarakat yang selama ini terhambat oleh kesibukan hari kerja, tetapi juga menjadi strategi efektif untuk memangkas praktik percaloan yang kerap merugikan masyarakat.

BPN Depok mengajak seluruh warga untuk memanfaatkan program layanan akhir pekan ini, sebagai bagian dari upaya bersama membangun budaya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berpihak pada rakyat.
Langkah progresif ini diharapkan mampu mempercepat urusan pertanahan dengan lebih aman, mudah, dan terpercaya.

(Heri)

Menhan Sjafrie Tinjau Penertiban Tambang Timah Ilegal di Hutan Produksi Bangka Tengah Bangka Tengah – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi penertiban tambang timah ilegal yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Dusun Nadi, Bangka Tengah, Rabu (19/11/2025). Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan produksi—wilayah yang seharusnya dilindungi dari eksploitasi tanpa izin. Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menerima laporan bahwa aktivitas penambangan berlangsung di area seluas 262,85 hektare, seluruhnya beroperasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). Ketiadaan izin tersebut menguatkan dugaan bahwa praktik tambang ilegal ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara terorganisir dengan dukungan peralatan berat. “Penertiban ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut keamanan, kerusakan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam yang wajib dipatuhi,” tegas Sjafrie saat meninjau lokasi. Satgas PKH melaporkan sejumlah titik tambang sudah ditutup, sementara alat berat diamankan sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Pemerintah pusat juga menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan aparat penegak hukum guna memastikan aktivitas ilegal tidak kembali muncul. Di Kepulauan Bangka Belitung—wilayah yang sejak lama berada dalam tekanan eksploitasi pertambangan—langkah penertiban ini menjadi ujian konsistensi negara dalam menjaga kawasan hutan produksi dari alih fungsi ilegal. Sejumlah penelitian lembaga independen juga mencatat bahwa aktivitas tambang ilegal berkontribusi signifikan terhadap sedimentasi sungai, penurunan kualitas tanah, hingga memicu konflik lahan dengan masyarakat sekitar. Kementerian Pertahanan memastikan operasi penertiban akan dilanjutkan hingga seluruh wilayah bermasalah benar-benar bersih dari aktivitas ilegal. “Kita ingin memastikan kawasan ini kembali pada fungsi ekologisnya dan aturan negara ditegakkan tanpa kompromi,” ujar Sjafrie. (HR)
Edukasi

Bangka Tengah_HARIANESIA.COM_Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi…

Exit mobile version