Depok, HARIANESIA.COM – 06 September 2025 – Polemik proyek senilai Rp4 miliar di bawah jaringan SUTET Tapos Depok kembali menyeruak. Publik menuding adanya “bangunan siluman” yang lolos dari pengawasan. Pasalnya, sejak November 2024 persoalan ini sudah disuarakan, namun hingga kini tak ada kejelasan dan langkah konkret dari pihak terkait.
Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, ST, MAP, ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, hanya menyampaikan bahwa setiap bangunan, sekalipun milik pemerintah, wajib mengikuti regulasi perizinan yang berlaku. Ia mengaku sudah mengamanatkan Komisi A untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap aturan, serta berjanji akan mengumumkan hasilnya kepada publik.
Namun, jawaban normatif tersebut justru menimbulkan pertanyaan lebih dalam. Jika terbukti ada pelanggaran, siapa yang akan bertanggung jawab dinas terkait, kontraktor, atau DPRD yang terkesan gagap? Mengapa proyek pemerintah bisa berjalan tanpa transparansi izin, sementara rakyat kecil sering dipersulit saat mengurus perizinan?
Ketua DPD Jawa Barat LSM Indonesia Morality Watch, Edwar, melontarkan kritik tajam. Ia menilai DPRD Depok gagal menjalankan fungsi pengawasan.
“Ini jelas aib bagi pemerintahan daerah. Bagaimana mungkin proyek miliaran rupiah bisa berjalan tanpa kejelasan izin, tanpa transparansi, dan DPRD hanya sibuk melempar wacana? Ini bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Jangan tunggu sorotan publik baru bergerak, seolah-olah DPRD buta dan bisu,” tegas Edwar.
Menurut Edwar, kasus ini bisa menjadi preseden buruk, di mana uang rakyat terancam hangus hanya karena kelalaian dan lemahnya kontrol.
“Kalau DPRD tetap mandul, maka dugaan publik bahwa ada permainan antara dinas, kontraktor, bahkan oknum pejabat DPRD sendiri, tidak bisa dihindari. DPRD harus berani membuka semua data secara terang-benderang. Kalau tidak, publik berhak menilai mereka hanya pelindung proyek siluman,” tambahnya.
Edwar mendesak agar penegak hukum segera turun tangan menyelidiki proyek ini. Ia menilai pembiaran yang berkepanjangan hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah kota.
“Uang rakyat bukan untuk dibakar dalam proyek siluman. Jika DPRD dan dinas terus berkelit, biarlah aparat hukum yang membongkar siapa dalang di balik skandal ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, publik masih menunggu langkah nyata DPRD dan pemerintah kota Depok. Sayangnya, yang terlihat sejauh ini hanyalah sikap plin-plan, saling lempar tanggung jawab, dan minim transparansi.
